Tanah Warga Terploting Jadi Lahan Pengembangan TPU Keputih, Ini Kata DPRD Surabaya

© mili.id

Komisi C DPRD Surabaya menggelar hearing soal tanah yang terploting sebagai lahan pengembangan TPU Keputih (Foto: Shella/mili.id)

Surabaya - Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Nur Hamidah, warga Keputih III yang mengaku tanahnya terploting sebagai lahan pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih.

Padahal, tanah yang tiba-tiba diploting oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu hendak dijual oleh Nur Hamidah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menyampaikan bahwa Nur Hamidah merasa belum pernah menjual tanahnya seluas 22,050 meter persegi itu kepada pihak lain.

"Ini kita memperjuangkan permasalahan warga, yang memang harus betul-betul diperjuangkan. Karena menyangkut hal seseorang yang itu secara aturan, secara perundang-undangan, dia belum pernah merasa menjual kepada orang lain, pihak yang lain," jelas Aning, Senin (4/12/2023).

Diketahui, Nur Hamidah memiliki tanah seluas 34,980 meter persegi dan proses jual beli yang sah hanya seluas 19,650 meter persegi. Sementara tanah seluas 22,050 meter persegi belum ada proses jual beli.

Saat ini, tanah seluas 22,050 meter persegi yang sebelumnya telah dibeli oleh Pemkot Surabaya melalui PT Wahana Wisma Permai digunakan untuk pengembangan TPU Keputih.

"Jadi luas tanah 34 ribu yang dimiliki Nur Hamidah, yang sah dia tanda tangan untuk proses jual beli hanya 19,650 ribu. Sisanya 22 ribu sekian itu dia tidak pernah merasa menjual. Kemudian dokumen dari kelurahan buku letter C kelurahan juga, yang tercoret hanya 19 ribu, yang ada proses transaksi jual beli 19 ribu. Sisanya tidak ada keterangan," beber Aning.

Aning menambahkan, sementara dari Pemkot Surabaya, proses ruislag bersama PT Wahana Wisma Permai dilakukan secara sah. Karena, PT Wahana Wisma Permai dan pemkot saling memiliki dokumen secara hukum yang tepat.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati usai hearingWakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati usai hearing

"Dari tanahnya Nur Hamidah itu antara 22 ribu dan 19 ribu kalau dari sisi pemerintah kota. Proses mereka sah dengan PT Wahana Wisma Permai. Karena baik Wahana Wisma Permai dan pemerintah kota yang di-ruislag, sama-sama mempunyai dokumen yang secara hukum itu sudah tepat. Artinya baik itu SHM yang dimiliki oleh PT Wahana Wisma Permai itu sudah betul-betul diperiksa oleh pemkot, sehingga terjadi ruislag dan tidak ada permasalahan," jelasnya.

Aning menduga ada unsur penipuan, karena permasalahannya berasal pada penyerahan dokumen tukar guling antara pemkot dengan PT. Wahana Wisma Permai, yang di dalamnya terdapat perbedaan dokumen pelepasan hak Nur Hamidah kepada PT. Wahana Wisma Permai.

Dokumen yang dimiliki Nur Hamidah merupakan Petok D tanah seluas 22,650 meter persegi, atas namanya secara tunggal. Lain dengan dokumen dari PT SAC, tertulis ada empat pemilik pada tanah seluas 22,650 meter persegi, dan ada empat orang yang melepaskan tanah 22,650 meter persegi.

"Nah, di situlah terjadi kejanggalan yang diduga ada unsur penipuan. Karena dari pihak Nur Hamidah, ada perbedaan data. Nur Hamidah 22,650 ribu hanya satu tunggal pemiliknya yaitu Nur Hamidah. Sementara di dokumen pelepasan hak dari Nur Hamidah kepada PT SAC, di dalamnya Pak Mukayat itu ada empat orang yang melepas haknya. Dokumen ini secara kebenaran dokumen antara PT SAC dengan Nur Hamidah itu tidak benar," tegas dia.

"Petok D milik Nur Hamidah hanya tunggal untuk yang 22,650. Sementara di dokumen PT SAC, ada empat yang pemilik dokumen dan yang melepaskan," imbuh Aning.

Rencananya, Komisi C DPRD Surabaya akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT SAC dan unsur lain terkait pertanahan, termasuk kelurahan dan kecamatan.

"Kita undang BPN untuk melihat warkah SHM-nya. Kita undang PT SAC, kita undang pelepasan tanah oleh Nur Hamidah, unsur-unsur tanah terkait lainnya, juga dari keluarahan kecamatan lainnya," katanya.

Aning mengaku, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya juga mengakui bahwa untuk merapikan aset membutuhkan waktu lama.

"Jadi untuk pemerintah kota ini, dari BPKAD, mengakui proses untuk merapikan aset ini memakan waktu yang lama, jadi datanya pun di BPKAD. Ini masih perlu dipreteli satu per satu untuk melihat kebenarannya, terkait dengan alas haknya, perolehannya, itu masih dilihat. Sehingga proses di lapangan masih sering terjadi terutama seluruh kelurahan di Kota Surabaya, permasalahannya pasti di kelurahan," ulas dia.

Meski begitu, ia berharap proses pendataan harus dirapikan dan terurai.

"BPKAD harus merapikan, seluruh aset pemerintah kota. Dari awal dia perolehan haknya sampai dengan hari ini, jangan pernah ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, nanti ndak akan selesai. Ini harus terurai dan dilakukan proses pendataan secara benar," pungkasnya.

 

 

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait