Selamat datang di mili.id - platform berita terpercaya untuk Anda. Dapatkan informasi terkini dari berbagai kategori, mulai berita nasional hingga internasional.

IKN Disebut Sebagai Legacy Jokowi, Termasuk PDIP Berkomitmen di Sana

IKN Disebut Sebagai Legacy Jokowi, Termasuk PDIP Berkomitmen di Sana © mili.id

Koordinator Posko Pandegiling, Jagad Hariseno (Foto: Tangkapan layar video militv)

Surabaya - Koordinator Posko Pandegiling Surabaya, Jagad Hariseno menanggapi program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditargetkan rampung pada 2045.

"Kalau bedah sedikit, kita tahu bahwa IKN ini sekian ratus triliun dananya. Direncanakan akan selesai di Tahun 2045," terang Jagad Hariseno saat menjadi narasumber dalam dialog program BanyuMili di militv.

Baca juga: Momen Khofifah-Emil Silaturahmi ke Rumah Jokowi, Dapat Wejangan Begini

Pria yang kerap dipanggil Seno ini juga mengatakan bahwa IKN bisa menjadi salah satu kebanggaan.

"Sebetulnya gak ada yang salah, kita juga butuh sebuah kebanggaan, kalau emang IKN itu bisa terwujud, itu menjadi kebanggaan. Dan kemudian juga kita bisa berharap, dari saya ya secara konsep saya sepakat," tuturnya.

"Tapi catatan ketika program ini menjadi panjang, maka Jokowi ini harus mempunyai komitmen penerusnya-penerusnya. Pada saat itu semua pihak melihat bahwa Jokowi punya sebuah komitmen kepada PDIP sebagai partai pengusung, kader partai," tambah Seno.

Baca juga: Dapat Program Tora, Warga di Banyuwangi Bangun Patung Jokowi

Ia mengaku, entah sadar atau tidak, Jokowi meletakkan IKN sebagai legacy yang mengikat. Dan secara langsung, PDIP juga ikut berkomitmen.

"Satu sisi Jokowi ini entah sadar atau tidak, Jokowi meletakkan IKN sebagai legacy menjadi mengikat termasuk PDIP berkomitmen di situ," ujar putra tokoh PDIP almarhum Ir Soetjipto tersebut.

Baca juga: Unesa dan OIKN Kerjasama Pembangunan Kampus di IKN Tahun 2025

Lantas, lanjut Seno, bila Jokowi masih berada di PDIP, maka ia menyebut konstitusi tetap tegak.

"Ketika Jokowi berada di PDIP, dan meneruskan perjuangan, konstitusi tetap ditegakkan. Jokowi harus dua periode dilanjutkan dengan presiden berikutnya," tandasnya.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait