Debat Capres, Ganjar: Sikat Korupsi

© mili.id

Ganjar Pranowo saat debat. (Tangkapan layar Youtube KPU RI)

Mili.id - Calon Presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut korupsi tidak bisa diselesaikan hanya denga kata-kata.

"Maka kita sikat korupsi itu tidak hanya dengan kata-kata dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menkopolhukam mengeksekusi itu dengan baik," ungkap Ganjar Pranowo, dalam debat Capres di KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Ganjar menjelaskan, ia dan Mahfud MD telah memulai kampanye dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia.

"Dari Sabang sampai merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada. dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, santunnya pikiran perkataan dan perbuatan," jelas Ganjar.

Ketika di Merauke, Ganjar bertemu seorang pendeta yang menolong seorang ibu melahirkan karena terbatasnya fasilitas kesehatan.

"Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa, maka kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu Indonesia satu puskesmas atau posko dengan satu nakes yang ada," janji Ganjar.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD bertemu seorang guru Agama di Sabang.

"Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka, tentu dengan kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat dan lebih satset, dan perhatian itu harus diberikan. Itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama, insentif kepada mereka kita berikan, agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi dengan agama yang ada," tuturnya.

Lebih lanjut, rencananya ia akan memberikan internet gratis bagi siswa yang bersekolah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. "Agar mereka mempunyai kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini," katanya.

Menurutnya, demokrasi harus dijaga bersama. Sebab, seperti Ketua BEM UI, Melky Sedek Huang, yang ibunya harus diperiksa aparat karena Melky yang vokal mengkritik pemerintahan.

"Aa ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melky ketua BEM, yang kemudian ibunya harus diperiksa, maka yang seperti ini harus usai, mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau government terjadi," tegasnya.

"Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak dan suku-suku yang ada 'libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama semua' ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih perintah hanya bisa akomodati," pungkasnya.

Editor : Achmad S



Berita Terkait
© mili.id

Prabowo Sebut Anies Menyesatkan