Peristiwa
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo dalam Seminar Kebangsaan oleh DHD Badan Pembudayaan Kejuangan 45 di Gedung Juang Surabaya. (Shella/Mili.id)
Surabaya - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo menyayangkan terhadap peristiwa yang terjadi pada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, sebagai tersangka pemerasan.
Sebagai refleksi 2023, Freddy Poernomo mengatakan adanya KPK untuk mengantisipasi dan mengatasi korupsi di Indonesia. Namun Ketua KPK Firli Bahuri justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Baca juga: Ketua Ormas di Surabaya Ternyata Cabuli Anak Tirinya, Begini Modusnya
"Apa yang terjadi sekarang, KPK juga sudah diperlemahkan, hanya karena kepentingan. Ya memang secara akal sehat, buat saya pribadi memang sudah keterlaluan. Konstitusi itu ada dalam rangka untuk penegakan hukum," tegas Freddy Poernomo di Gedung Juang Surabaya, Jumat (29/12/2023).
Hal itu disampaikan pada seminar kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jawa Timur, mengusung tema Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Sukses Pemilu 2024 pada Jumat, (28/12/2023) di Gedung Juang Surabaya.
Menurut Freddy, keputusan pengawas KPK yang menerapkan dan memutuskan Firli Bahuri mendapat sanksi berat ini, membuat indeks korupsi Indonesia turun drastis.
"Tadinya di peringkat atas, sekarang sudah turun drastis di bawah Timor Leste," ungkap Freddy.
Lebih lanjut, ia menyebut adanya kejanggalan pada dana kampanye yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.
"Sekarang dana janggal di ribuan sekitar perkiraan jumlah 100 miliar, yang diduga merupakan tindak pidana korupsi. Tapi dugaan saya itu lebih," tuturnya.
Sementara itu, ia membandingkan ketika menyalonkan diri tidak dipungut biaya, justru mendapat uang saku dari partai.
"Waktu itu memang modelnya proporsional tertutup, beda sama sekarang. Sekarang ini demokrasi kita kebablasan. Jadi nomer itu bukan sesuatu yang jadi harapan, tapi NPWP yang jadi penentuan, nomer piro wani piro, ini terjadi makanya saya pusing," terangnya.
Baca juga: Pengurus INTI Surabaya 2024-2028 Dilantik, Dukung Indonesia Emas dari Kota Pahlawan
Ia mengaku prosesnya juga terdapat beberapa perbedaan untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg).
"Kalau dulu saya maju caleg itu gak asal maju, untuk proses yang cukup matang, ada kaderisasi, sebelum caleg ada namanya screening, ada pembekalan dan sebagainya. Sekarang gak ada, kita hanya formalitas. Saya kuatirkan sekarang ini, bukan hanya dana haram dari korupsi, ada dana haram yang kita antisipasi," urainya.
Sehingga ia berharap agar cita-cita pendirian negara Indonesia dapat dikembalikan. "Tapi kalau saya pribadi, ini jauh lebih memprihatikan ini harus kita kembalikan lagi pada format cita cita pendirian negara Indonesia. Cita cita negara sejahtera, berkeadilan, ini yang kita harapkan," jelasnya.
Tak hanya itu, ia merekomendasikan penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak ada gangguan dan stabilitas terkendali seperti pada Pemilu 2019 lalu.
"Saya mengatakan alhamdulilah kita Jatim dapet apresiasi dari pusat, bahwa pemilu 2019 cenderung aman tidak ada gangguan, stabilitas terkendali, dan Alhamdulillah seluruh penyelenggaraa Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI kerja sama dengan baik. Nah ini kita harapkan ke depan jaga Jatim dari Stabilitas pesta demokrasi," inginnya.
Baca juga: Tangis Ibu di Surabaya saat Tahu Anaknya Tewas Tenggelam
Sebagai upaya menyukseskan Pemilu 2024, ia menyampaikan untuk memperkuat independensi lembaga hukum dan peradilan.
"Memperkuat penegakan hukum dan etika dalam pemilu, meningkatkan transparansi akuntabilitas, meningkatkan masalah pengawasan pemilu oleh sipil, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang demokrasi dan pemilu, tentang pentingnya netralitas ASN dan aparatur negara lainnya," tegasnya.
Ia menyebut Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, maka dari itu perlu adanya kerjasama agar pesta demokrasi berjalan jujur dan aman.
"Alhamdulillah 2019 sekali lagi dengan pemilu yang sama, baik Pilpres, Pileg terselenggara dengan bagus, kerjasama pemilu Baik KPU, Bawaslu, Aparatur Negara, termasuk TNI dan Polri. Harapan kami ke depannya mari kita kawal bersama," tandasnya.
Editor : Achmad S
