Indikasi Politik Uang Masih Menjadi Momok Rawan Kecurangan Pemilu 2024

Jember - Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi sorotan dari kalangan mahasiswa, sebab indikasi kecurangan masih dinilai rawan terjadi.

Persoalan politik uang dan latar belakang akademik dari para caleg, menjadi pertanyaan di kalangan mahasiswa.

Baca juga: Truk Pertamina Patra Niaga Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jember

Hal ini terungkap dalam kegiatan diskusi publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (FH-UMJ), Kamis (18/1/2024).

"Jadi dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini, indikasi kecurangan itu masih ada. Sehingga dari munculnya persoalan itu, kami aktualisasikan dalam kegiatan diskusi publik ini," kata Gubernur BEM FH-UMJ Akrom Maulana saat dikonfirmasi disela kegiatan diskusi.

Menurut Akrom, upaya lembaga atau pemerintah terkait dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal pelaksanaan pemilu dinilai masih minim.

"Sehingga menyebabkan kestabilan politik di Indonesia cenderung lemah, kita ingin masyarakat melek tentang politik dan lebih mendalami lagi bagaimana proses demokrasi yang benar,” jelasnya.

Orientasi soal politik uang masih dianggap jalur cepat untuk mudah meraup suara publik.

Baca juga: Pemotor Jember Tewas Tertabrak Truk Kontainer yang Melintas di Jalan Desa

Padahal, kata pria yang juga mahasiswa FH itu, proses demokrasi tidak selesai dengan bgaimana memberikan nominal uang kepada publik.

Sehingga Akrom berharap agar pesta demokrasi tahun ini bisa bersih dan transparan. Tidak hanya itu, soal latar belakang akademik itu juga penting, karena agar calon wakil rakyat itu memiliki kemampuan ilmu politik yang mumpuni sehingga paham dengan kebutuhan dan persoalan di tengah masyarakat.

"Caleg kita masih menunjukkan latar belakang akademik yang tidak jelas. Padahal dengan kemampuan akademik, juga mendukung bagaimana dirinya nanti mewakili rakyat di kursi parlemen," sambungnya.

Terpisah, Ketua Program Studi Fakultas Hukum UMJ, Ahmad Suryono mengatakan adanya penyelenggaraan pemilu saat ini, dibutuhkan independensindan netralitas yang wajib dipatuhi.

Baca juga: Takaran Minyakita Dikurangi, Komisi B DPRD Jember Desak Lakukan Penarikan

"Namun diketahui saat ini, dalam prakteknya penyelenggara pemilu masih banyak yang belum patuh dengan regulasi itu," ucapnya.

Dari sorotan kacamata mahasiswa, diakui oleh Suryono, bukan wilayahnya untuk mengkritisi soal politik secara langsung.

"Sehingga saya sarankan adik-adik mahasiswa ini, melekat pada lembaga atau kelompok seperti kampus atau Ormas Muhammadiyah dan NU yang ada di wilayahnya. Untuk menyoroti kendala dari pelaksanaan pemilu ini. Mungkin bisa memberikan saran masukan untuk penyelenggaraan pemilu lewat desk pengawasan pemilu yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Aris S