Selamat datang di mili.id - Platform Berita Terpercaya untuk Anda. Dapatkan informasi terkini dari berbagai kategori, mulai dari berita nasional hingga internasional, hanya di mili.id.

Pj Bupati Sebut Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Bondowoso Bemasalah

Pj Bupati Sebut Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Bondowoso Bemasalah © mili.id

Barang bukti pupuk bersubsidi yang diamankan Polres Bondowoso diduga penyelundupan dari Jember beberapa waktu lalu. (Deni AW/Mili.id)

 

Bondowoso - Tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso disebut bermasalah oleh Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto dan Ketua DPRD, Ahmad Dhafir.

Baca juga: Pj Bupati Jember Gus Firjaun Ungkap Sosok Almarhum Renville Antonio

Keduanya sepakat apabila ditemukan oknum pejabat nakal, maka harus dilaporkan dan segera ditindak.

Seperti dijelaskan Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto pada tahun 2024 alokasi pupuk bersubsidi turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 29 ribu ton menjadi kisaran 19 ribu ton saja.

"Tahun 2024 turun cukup drastis. Ini yang membuat saya dan pak ketua (DPRD) sedikit galau," ungkapnya saat Rakor Pupuk Bersubsidi di Hotel Grand Padis, Kamis (18/1/2024).

Banyak petani penerima pupuk bersubsidi justru tidak mendapatkan haknya. Namun jatah pupuk tersebut diduga diselewengkan oleh oknum kios dan distributor.

Menurutnya, sebenarnya jika pendistribusian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, maka semua beres nihil penyimpangan.

"Sebenarnya dengan kartu tani sebenarnya sudah beres. Ada chipnya di sana. Kalau memang ada niat baik, maka selesai," bebernya.

Hal itu dikarenakan pada kartu tani sudah berisi data penerima pupuk by name by adress, luas areal lahan dimiliki hingga jatah pupuk bersubsidi per tahunnya.

"Tinggal nge-tap di masing-masing kios. Gak akan ada penggelapan. Tidak akan ada jeritan petani kekurangan pupuk," geramnya.

Kata Bambang, jumlah petani di Kabupaten Bondowoso sebanyak 98 ribu. Namun kartu yang baru terdistribusikan hanya 33 ribuan.

Baca juga: Kejari Tangkap Mantan Wabup Bondowoso Tersangka Korupsi Dana Hibah

"Saya harap BNI segera menyelesaikan distribusi kartu tani. Pekan depan saya tunggu laporannya," ucapnya.

Modus penyelewengan pupuk bersubsidi juga penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana seharusnya paling mahal Rp 225 ribu per kuintal, realitanya terjual di atas Rp 400 ribu per kuintal.

"Termasuk kalau ada titipan-titipan, ada pejabat minta jatah, lapor saya. Saya akan tegur," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir menyuarakan kembali usulan 1 desa 1 kios.

"Sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran dan mudah diawasi oleh masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Pecat Kades Sumberanyar, Plt Bupati Situbondo akan Digugat ke PTUN

Berdasarkan data, sebenarnya sudah ada 258 unit kios yang tersebar di 209 desa dan 10 kelurahan.

Namun beberapa kios menghandel lebih dari 1 desa, sehingga ada desa lain yang justru tidak memiliki kios.

"Jika harga jual pupuk dari produsen Rp 1 juta dan disubsidi menjadi Rp 225 ribu per kuintal, maka ada Rp 700 ribuan subsidi negara di dalamnya," tutur Dhafir.

Dhafir sepakat dengan Bambang bahwa semua pihak harus memerangi oknum pejabat nakal yang mempermainkan tata niaga pupuk bersubsidi.

"Kalau ada anggota dewan nakal dan menyelewengkan pupuk bersubsidi, proses," tegasnya.

Editor : Aris S



Berita Terkait