Pelaku UMKM Sarang Walet Kesulitan Jual Produk Karena Terganjal Regulasi

© mili.id

Ketua APPSWI, Wahyuddin Husein (Foto: Wendy/mili.id)

Surabaya - Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sarang burung walet kesulitan menjual produknya, karena terganjal regulasi yang dinilai tidak ramah bagi mereka.

Menurut data Asosiasi Peternak dan Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI), Indonesia mampu memproduksi 1.500 ton sarang walet per tahun.

Namun hanya sekitar 300 ton yang bisa diekspor dan sisanya harus dijual ke pasar gelap dengan harga murah yang merugikan mereka.

Ketua APPSWI, Wahyuddin Husein mengatakan, produk sarang walet ini memiliki potensi besar meningkatkan perekonomian Indonesia. Katanya, Indonesia pernah tercatat memenuhi 80 persen kebutuhan sarang burung walet di seluruh dunia.

Namun, pada 2012 muncul MoU Import Protocol yang membuat para pelaku UMKM walet di Indonesia terganjal regulasi tersebut.

"MoU Import Protocol itu lantas berlaku sejak 2014. Kami mulai merasakan imbas dari MoU itu pada Tahun 2016. Kami para UMKM sangat kesulitan untuk menjual produk walet kami, utamanya untuk ekspor," papar Wahyuddin, Rabu (21/2/2024).

Selain terganjal MoU Import Protocol, para pelaku UMKM ini juga mengaku dijegal oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Sarang Burung Walet ke Republik Rakyat China.

Sehingga, untuk memenuhi standarisasi ekspor sarang walet ke Tiongkok, dirasa sulit dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan monopoli.

"Standar tempat produksi sarang walet yang tercantum di regulasi itu tidak mungkin bisa dipenuhi UMKM karena biayanya luar biasa besar. Nah para UMKM ini merasa perlu ada evaluasi dan revisi aturan ekspor sarang burung walet agar tidak menyengsarakan peternak," tambahnya.

Para pelaku UMKM ini merasa tidak mampu membuat tempat produksi sarang walet yang sesuai dengan regulasi. Sehingga, untuk mengurus perizinan untuk menembus Negeri Tirai Bambu ini sulit.

Sementara itu, di Indonesia hanya ada 33 perusahaan yang bisa ekspor ke Tiongkok. Hal itu membuat UMKM sarang walet kian terpuruk dan kini nasibnya di ujung tanduk.

"Pengurusan izin mulai dari daerah sampai di Tiongkok itu mungkin kalau ditotal ada 1000 lembar. Waktunya juga lama. Mengurus di tingkat kabupaten/kota saja bisa 3-6 bulan. Tentu ini memakan biaya dan menyulitkan UMKM," ungkap Wahyuddin.

Sejauh ini, diperkirakan ada 75 persen UMKM sarang walet yang merugi akibat regulasi yang tak ramah bagi mereka itu. Bila pemerintah tetap mempertahankan regulasi itu, diperkirakan ada 113.000 peternak sarang walet di seluruh Indonesia yang akan bangkrut.

Padahal, sambung Wahyuddin, bila regulasi itu diubah dan pro terhadap pelaku UMKM sarang walet, tentu dapat membuka lapangan kerja baru. Sebab dalam pembersihan sarang walet, dibutuhkan tenaga kerja manusia yang banyak.

"Sarang walet itu tidak bisa dibersihkan dengan mesin. Harus secara manual. Sedangkan, 1 orang itu hanya bisa membersihkan 10 sarang walet. Bisa dibayangkan besarnya serapan tenaga kerja dari industri ini," tegasnya.

Wahyuddin berharap, pemerintah lebih memperhatikan nasib para UMKM sarang walet daripada perusahaan-perusahaan besar yang hanya dimiliki segelintir orang saja.

Ketika para UMKM bisa lebih mudah melakukan ekspor langsung, dia yakin industri ini bisa menekan angka pengangguran. Selain itu, devisa negara juga akan bertambah.

"Kalau kondisi saat ini tidak berubah, maka akan semakin banyak UMKM yang bangkrut. Nanti hanya dimonopoli perusahaan-perusahaan tertentu," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait