Setahun, 1362 Anak Dibawah Umur di Jember Ajukan Nikah

© mili.id

Menteri P3A RI I Gusti Ayu Bintang Puspayoga saat dikonfirmasi di Jember. (Hatta for Mili.id).

Jember - Sebanyak 1362 anak dibawah umur dengan rentang usia 14 hingga 17 tahun mengajukan menikah dini tahun 2023 di Kabupaten Jember.

Hal itu terungkap setelah adanya forum diskusi antara komunitas perempuan bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Angka pengajuan nikah anak di bawah umur, atau rentang usia 14-17 tahun. Tercatat kurang lebih 1362 di Jember.

Terkait hal ini, diharapkan ada kepedulian lebih lanjut untuk mengatasi persoalan perkawinan di bawah umur.

Menurut Direktur YPSM (Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat) Jember Rizki Nurhaini, terkait persoalan perkawinan anak di bawah umur. Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah.

"Dari data terbaru Desember 2023 kemarin, ada sekitar 1362 yang mengajukan dispensasi nikah. Itu belum masuk jumlah pernikahan anak yang siri, yang tidak tercatat. Bahkan (pada tingkat pemerintah) desa tidak bisa menyebutkan angkanya. Jumlah menikah siri lebih banyak daripada yang menikah resmi," kata Rizki saat dikonfirmasi disela kegiatan Menteri P3A RI di Jember, Rabu (21/2/2024).

Terkait tingginya pengajuan nikah di bawah umur itu, lanjut perempuan yang juga akrab disapa Kiki ini. Diketahui dari pendampingan di lapangan langsung yang dilakukan olehnya.

Bahkan yang mencengangkan menurutnya, juga berbanding lurus dengan jumlah perceraian di bawah umur.

"Jumlah pastinya bisa dicek lagi datanya di Pengadilan Agama. Tapi yang pasti kemarin, jumlah ini juga terbesar. Selama ini, pendampingan yang kita lakukan soal perkawinan di bawah umur juga diikuti angka perceraian," ungkapnya.

"Kenapa? Selama ini anak-anak yang saya dampingi, kisaran usia di bawah 19 tahun memang psikologis masih labil. Kebanyakan pernikahan di usia 19 tahun terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sebagian besar. Kemudian mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Karena otomatis mengapa pengadilan agama memutus lolos dispensasi nikah, karena yaitu tadi kondisinya sudah hamil," sambungnya menjelaskan.

Kondisi hamil yang tidak diinginkan, bahkan juga ditambah dengan tidak dibekalinya edukasi yang cukup bagaimana menghadapi pernikahan. Menjadi adanya angka yang berbanding lurus dengan persoalan perceraian di bawah umur.

"Jadi secara mental juga belum siap, dan emosional juga. Banyak kemudian timbul perceraian di usia muda. Bahkan saya pernah menemui kasus, dulu anaknya masih umur 13 tahun kemudian menikah, umur 14 tahun bercerai. Kemudian tidak lama menikah lagi, jadi anak itu umur 16 sudah janda 3 kali," ulasnya.

Dengan persoalan itu, lebih lanjut kata Kiki, diharapkan ada kepedulian dari pemerintah daerah dan dari pemerintah pusat.

"Secara regulasi dan prosedur dispensasi nikah sekarang dipersulit. Jadi harus ada tanda tangan DP3AKB, Dinkes, dan Pengadilan Agama untuk kemudian mendapatkan persetujuan dispensasi nikah. Tapi ya hal itu tidak bisa," kata perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Forum PUSPA (Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) J-Berlian itu.

Bisa juga, lanjutnya, dilakukan lewat upaya sosialisasi antisipasi. Diantaranya, soal edukasi dampak perkawinan usia dini.

"Istilahnya kampanye pencegahan perkawinan anak dan kampanye tentang kesehatan reproduksi. Harapan kami agar dilakukan. Seperti usulan kami juga, bagaimana konsekuensi hukum untuk harus disosialisasikan kepada anak-anak di dunia pendidikan. Seperti halnya melakukan hubungan seksual, tidak hanya begitu saja," ujarnya.

"Atau juga (sosialisasi) soal adanya konsekuensi hukum misal dijerat UU Perlindungan Anak jika berhubungan (seksual) dengan anak di bawah umur 17 tahun. Itu kan ada pidananya. Nah ini harus disosialisasikan. Agar ada efek mikir dan takut ketika akan menghubungi hubungan sosial, intinya PR banyak," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Menteri P3A RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengaku sudah mendapat informasi tentang persoalan perkawinan di bawah umur.

"Artinya apa? ini kan mereka tidak siap. Dari sisi mental, tidak siap dari sisi ekonomi, sosial. Itu banyak hal. Makanya hulunyalah yang harus kita cegah," ujarnya saat dikonfirmasi usai kegiatan di Aula PB. Sudirman Pemkab Jember.

Sehingga saat ini, lanjut Ayu, kajian soal kasus perkawinan di bawah umur. Dibahas lebih lanjut oleh pihaknya.

"Adalah pencegahan perkawinan anak, (baru menikah) ketika usia mereka sudah matang. Saya yakin dan percaya (dampak lain soal) perceraian itu bisa diminimalisir," tandasnya.

Editor : Achmad S



Berita Terkait