Direktur Eksekutif CeDep, Soroti Santernya Issue Muswil IKA PMII Jatim

Mili.id - Direktur Eksekutif center development economic politics (Cedep), Muhammad Badaruddin  mengaku heran dengan santernya issue seputar musyawarah wilayah (Muswil) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jatim pada 9-10 Januari 2022 di Bangkalan. 

Padahal sambung dia, pelaksanaan Muswil IKA PMII Jatim jarang diketahui karena informasinya kerap tidak sampai ke tingkatan alumni. 

Baca juga: Eks Ketum PMII Perjuangan, Maju Sebagai Caleg Partai Perindo

"Apakah ini momen karena kontestasi politik ya? Yang sebentar lagi atau juga berpengaruh dengan peta politik di PBNU misalkan yang akan kembali ke khittah, apakah ada hubungannya dengan hal itu?" kata Mantan Pengurus Cabang PMII Surabaya ini kepada wartawan, Kamis (6/1).

Kendati begitu, Badaruddin juga mempertanyakan aturan main (mekanisme) pemilihan ketua IKA PMII dalam Muswil tersebut. Kalau emang ada tegas dia, hal itu perlu di share ke alumni kultural, sehingga tidak membedakan antara alumni kultural maupun struktural. 

"Untuk pemilihan ketua IKA ada enggak misalkan ADRT atau minimal kriteria dan mekanismenya? "beber alumni PMII Perjuangan Dr. Soetomo itu. 

Badaruddin juga menyayangkan SC maupun OC Muswil IKA PMII yang sampai saat ini belum terdengar, harusnya lanjut dia susunan SC dan OC jauh jauh hari sudah di dengar oleh kalangan alumni. 

Baca juga: Jadi Keynote Speaker, Begini Motivasi Rektor Unitomo dan Anas Karno ke Pengurus PMII Perjuangan

"Sebenarnya sudah diketahui jauh jauh hari, ini kita belum tahu." sergah nya. 

Di samping itu, Badaruddin juga menyoroti pengurus IKA PMII Jatim  sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur atau tidak? Menurutnya hal ini perlu disiarkan agar tidak menimbulkan kecuriagaan bagi tiap tiap alumni yang berkepentingan. 

"Jangan nantinya banyak yang curiga ada IKA yang dipaksa  dibentuk dalam konteks sekarang ini." tukas Badar. 

Baca juga: PMII Perjuangan Dr.Soetomo Masa Khidmat Pergerakan 2023 - 2024, Resmi Dikukuhkan

Bagitupula dengan hak suara di Muswil, dia menanyakan siapa yang berhak atau memilih calon ketua, sebab tak jarang momentum semacam ini kerap dimanfaatkan sebagai ajang money politics. 

"Siapa yang berhak memilih, ketua saja atau sama sekretaris? Jangan sampai ada isue money politics untuk memilih seseorang  menjadi ketua umum IKA PMII, dalam artian  money politics itu seperti apa? Apakah dengan membiayai calon dari daerah untuk datang ke acara Muswil, di danai itu apakah masuk kategori money politic ataukah merupakan bantuan sosial? Itu tergantung penerjemahannya saja?" beber Badaruddin. 

Editor : Redaksi