Petani Situbondo Resah, Harga Jual Gabah di Bawah HPP
Selasa, 15 Apr 2025 12:06 WIBDalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Situbondo, mensosialisasikan harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah pusat kepada petani.
Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Situbondo, mensosialisasikan harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah pusat kepada petani.
PT Mahabbah Fairuza hanya menjanjikan kompensasi sebesar Rp3.168.900 per jemaah, dengan batas waktu pencairan hingga satu tahun.
"Diknas memang harus bergerak cepat mengatasi masalah ini," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Situbondo, Muhammad Badri.
Mas Rio dan Mbak Ulfi juga harus segera menangani pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama rumah-rumah penduduk yang rusak total akibat banjir.
Pemkab Situbondo dan DPRD berupaya maksimal dengan menyiapkan skema-skema terkait pembayaran honor pegawai Non ASN.
Ketika dilakukan sidak, kepala RPH Situbondo tidak ada ditempat, sehingga pihaknya tidak bisa memberi teguran.
Kekecewaannya karena perjalanan yang seharusnya lancar justru berantakan, sehingga merugikan jemaah secara materi, waktu, dan tenaga.
Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dalam kontestasi politik pilkada serentak tahun 2024, dijadwalkan pada 10 Februari 2025.
Sisa pupuk tersebut disebabkan oleh cuaca ekstrem pada masa tanam III, sehingga petani tidak bisa menanam dan tidak menebus pupuknya.
Bantuan ratusan paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian dari PKB terhadap para korban terdampak banjir bandang, dan diharapkan bantuan tersebut bermanfaat.
Pengamcaman itu usai para pemuda memviralkan jalan rusak di kampungnya melalui media sosial (Medsos) Tiktok.
Dalam pemerintahan saat ini, masih ada pimpinan OPD yang tidak memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Komisi IV DPRD Situbondo langsung memanggil komite medis, berikut sang direktur.
Pengerjaan proyek tersebut membuat beberap bangunan warga rusak, dan pipa yang menyalurkan air bersih untuk warga sejak ratusan tahun lalu menjadi bocor.
Sejumlah kiai mengancam melakukan aksi turun ke jalan atau demo dan mendesak calon bupati yang melontarkan soal organisasi terlarang agar segera memberikan klarifikasi.