Multiusaha Kehutanan Jadi Kunci Optimasi Ekonomi dan Ekologi, Ini Temuan Penting dari Malang

Mili.id — Pengembangan multiusaha kehutanan dinilai menjadi jalan strategis untuk mengoptimalkan manfaat sosial, ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar di Grand Mercure Malang, Rabu (29/4/2026), yang menghadirkan akademisi, pemerintah, hingga pelaku kehutanan.

Diskusi tersebut menyoroti pentingnya transformasi pengelolaan hutan dari model parsial menuju sistem terintegrasi. Salah satu pendekatan yang mengemuka adalah integrasi multiusaha kehutanan dengan konsep Bioekonomi Sirkuler (BES), yang dinilai mampu menghubungkan sektor produksi, pengolahan, hingga pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

Baca juga: Di Balik Keringat Satgas TMMD, Tersimpan Kisah Haru Kebersamaan TNI,Polri dan Rakyat

Ketua peneliti dari IPB, Prof. Dodik, menegaskan bahwa multiusaha kehutanan merupakan keniscayaan pasca kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengungkapkan, meski luas izin perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare hingga Agustus 2025, hanya sekitar 50 persen yang benar-benar aktif dikelola.

“Lebih memprihatinkan lagi, hanya sekitar 9 persen yang memberikan keuntungan ekonomi. Rata-rata pendapatan dari perhutanan sosial hanya sekitar Rp600 ribu per hektare per tahun,” ujarnya.

Namun demikian, potensi besar tetap terbuka. Di beberapa daerah seperti Lampung, Garut, hingga Malang, pengelolaan yang optimal bahkan mampu menghasilkan hingga Rp400 juta per hektare per tahun.

Kendala Klasik: Modal, Kelembagaan, hingga Literasi

Diskusi juga mengungkap sejumlah tantangan utama dalam implementasi multiusaha kehutanan, terutama pada sektor perhutanan sosial. Masalah kelembagaan, keterbatasan modal, hingga rendahnya literasi pengelolaan hutan menjadi hambatan yang masih sering ditemui.

Asep Kusdinar dari Bakorwil Malang menyoroti sejarah panjang konflik pengelolaan hutan antara masyarakat dan korporasi, yang menjadi latar belakang lahirnya skema perhutanan sosial.

“Dulu hutan hanya dikelola korporasi dan sering menimbulkan konflik. Sekarang masyarakat diberi akses, tetapi tantangannya adalah bagaimana mereka mampu mengelola secara produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Meti Ekayani dari IPB menekankan pentingnya membangun sistem bisnis yang tidak hanya fokus pada produksi dan konsumsi, tetapi juga memperhitungkan aliran limbah.

“Selama ini relasi bisnis hanya soal supply dan demand, belum terhubung dengan pengelolaan limbah. Padahal itu kunci dalam bioekonomi sirkuler,” ujarnya.

Perlu Orkestrasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Baca juga: TMMD Reguler ke-128, Dandim Pati: Fasilitas MCK Wujudkan Lingkungan Sehat di Desa Godo

Perwakilan Perhutani, Farid Januardi, menilai ekosistem bisnis kehutanan saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan perlunya orkestrasi antar pihak, mulai dari petani, perusahaan offtaker, hingga lembaga pembiayaan.

“Multiusaha kehutanan bukan sekadar menanam jagung di hutan. Harus ada desain bisnis yang jelas, termasuk kelayakan teknis dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Dinas Kehutanan Jawa Timur yang mencatat kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB mencapai Rp13 triliun. Namun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan potensi sebenarnya karena belum memasukkan nilai industri pengolahan.

Solusi: Digitalisasi, Insentif, dan Penguatan Kelembagaan

Sejumlah solusi strategis turut dirumuskan dalam forum ini, di antaranya:

Penguatan kolaborasi multipihak
Digitalisasi pengelolaan hutan berbasis landscape
Pemberian insentif untuk meningkatkan monetisasi jasa ekosistem
Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan (KTH)
Selain itu, pendekatan mikro dinilai menjadi kunci keberhasilan di lapangan. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Prof. Mangku Purnomo, menegaskan bahwa pengelolaan kehutanan harus dimulai dari pembenahan manajemen di tingkat kelompok.

Baca juga: Penyuluhan Terpadu TMMD Reguler ke-128 Hadirkan Edukasi Kelautan dan Perikanan di Desa Godo

“Kalau tidak menguntungkan, tidak akan jalan. Kuncinya ada pada sirkulasi uang dan model bisnis yang berpihak pada petani,” ujarnya.

Menjaga Hutan, Meningkatkan Kesejahteraan

Diskusi ini menegaskan bahwa multiusaha kehutanan bukan hanya soal diversifikasi usaha, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, satu prinsip utama tetap harus dijaga: pengembangan usaha tidak boleh mengurangi tutupan hutan.

Dengan sinergi yang kuat antar pihak serta model bisnis yang tepat, multiusaha kehutanan diyakini dapat menjadi solusi masa depan pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Editor : Erwin Muhammad