Komite Percepatan Transformasi Digital Kawal Implementasi GovTech AI, Efisien 400 T

Jakarta, mili.id - Pemerintah resmi mengawal percepatan transformasi digital melalui implementasi Government Technology Artificial Intelligence (GovTech AI). Tim Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang tergabung dalam Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan memastikan kesiapan teknis dalam pemanfaatan teknologi ini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua II Komite, menegaskan peran timnya adalah memastikan pemilihan dan penerapan teknologi yang tepat di tengah perkembangan digital yang begitu cepat. “Tim kami di Komite akan mengawal secara detail, salah satunya dalam pemilihan teknologi yang paling relevan dan bermanfaat untuk layanan publik,” kata Meutya usai menghadiri rapat perdana Komite di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Baca juga: Ini Langkah Pemerintah untuk Melindungi Anak di Ruang Digital

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite sekaligus Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri sejumlah pejabat lintas sektor, termasuk Menteri Sosial, Kepala Bappenas, Kepala BPS, Bupati Banyuwangi, serta Menteri PANRB Rini Widyantini yang juga menjabat Wakil Ketua I.

Dalam struktur Komite, Kemkomdigi mengemban tugas di bidang infrastruktur digital, aplikasi digital, koordinasi data, hingga keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Luhut menegaskan, pembentukan Komite melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan. “Dalam Perpres ini saya ditunjuk sebagai Ketua Komite, didampingi dua srikandi: Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Mereka inilah pengawal utama agar program ini benar-benar berjalan,” ujar Luhut.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa penerapan GovTech AI diproyeksikan membawa dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara.“Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 350-400 triliun melalui perampingan birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Ini akan membantu pemerintah menekan defisit anggaran hingga 2026,” tandasnya.

Dengan hadirnya GovTech AI, pemerintah menargetkan layanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, sekaligus membuka jalan bagi birokrasi digital yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Editor : Muhammad