Peristiwa
Mili.id – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Massa yang mulai berdatangan sekitar pukul 13.15 WIB itu menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mulai dari transparansi anggaran negara, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Semua kebutuhan pokok naik, BBM naik, rakyat menjerit!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut sorak massa aksi.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga mengkritisi perluasan peran Polri dan TNI di lembaga-lembaga sipil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang demokrasi dan melemahkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.
Berbagai kritik dituangkan melalui poster dan spanduk yang dipasang di sekitar pagar Gedung DPRD Kota Malang. Sejumlah tulisan bernada sindiran tampak mencolok, seperti “Menjerit Indonesiaku”, “APBN: Anggaran Penyelewengan Besar Negara”, “Hati-hati Banyak Polisi Brutal”, hingga “Oke Gas, Oke Gas, Harga BBM Makin Ganas”.
Namun hingga pukul 14.30 WIB, massa mengaku belum mendapat respons dari pimpinan maupun anggota DPRD Kota Malang. Ketiadaan perwakilan legislatif yang menemui peserta aksi memicu kekecewaan di kalangan demonstran.
Sebagai bentuk protes, sejumlah mahasiswa kemudian membakar ban bekas di depan gerbang DPRD. Kepulan asap hitam membumbung di lokasi aksi, sementara orator terus menyerukan agar wakil rakyat keluar menemui massa.
“Ayo paksa keluar anggota DPRD. Jangan hanya diam di dalam gedung. Mereka harus mendengar langsung suara rakyat yang hari ini turun ke jalan,” seru seorang orator.
Orator lainnya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan wujud kegelisahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Harga kebutuhan pokok terus naik, harga BBM membebani masyarakat, sementara kami melihat banyak kebijakan yang tidak transparan. Kami datang ke sini untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, aparat keamanan dari unsur gabungan tetap bersiaga di sekitar lokasi aksi. Ratusan personel ditempatkan di depan pagar sisi selatan Gedung DPRD Kota Malang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama demonstrasi berlangsung.
Aksi mahasiswa ini menjadi salah satu gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan memicu perdebatan di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi ekonomi dan arah demokrasi di Indonesia.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
