Civitas Akademika Undar Jombang Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah

Jombang - Maraknya pelanggaran etik yang terjadi pada momen Pemilu 2024, membuat civitas akademika Universitas Darul Ulum (Undar) Kabupaten Jombang angkat bicara.

Bahkan, civitas akademika kampus tertua di Jombang ini menilai pada Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang mengalami kemunduran demokrasi, bila dibandingkan dengan pemilu pada tahun sebelumnya.

Baca juga: Hewan Kurban Sapi dari Kapolda Jatim Diserahkan Kapolres Jombang ke Dua Ponpes di Jombang

"Berbagi fenomena menjelang Pemilu 2024, memperlihatkan peristiwa dan permasalahan etika bernegara yang menunjukkan penurunan yang sangat drastis terhadap komitmen penegakan hukum, dan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan masyarakat," kata Amir Maliki Abithokha, rektor Undar, Rabu (7/02/2024)

Ia menegaskan banyaknya pelanggaran etika dalam pemilu itu menunjukkan kemunduran demokrasi.

"Pelanggaran etika bernegara dalam tahapan Pemilu 2024 ini, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang menunjukkan betapa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bila dibandingkan dengan era-era sebelumnya," ujarnya.

Ia menegaskan Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia internasional, justru malah menunjukkan presenden buruk, sebagaimana telah terbukti terjadinya pelanggaran etik dalam banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

"Pemilu seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik, yang dapat mencapai cita-cita Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan malah sebaliknya, justru menjadi ajang politik yang mengindikasikan menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, yang sedang membangun politik yang jauh dari rakyat," tuturnya.

Dan untuk menyikapi perkembangan dinamika politik yang diwarnai dengan berbagai peristiwa pelanggaran etika itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendampingi proses pemilu nantinya.

"Karenanya menyikapi perkembangan politik, hukum dalam berbangsa dan bernegara belakangan ini, yang sangat menghawatirkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia, kami forum civitas akademika Undar Jombang, ajakan dan beberapa tuntutan," katanya.

Baca juga: Manfaatkan Lahan Produktif, Kapolsek Kudu Tinjau Progres Pertumbuhan Tanaman Uwi Ungu

"Mengajak semua pihak dalam menyelenggarakan pemilu 2024, memegang teguh, nilai-nilai pondok pesantren, nilai-nilai tarekat, dan nilai-nilai perguruan tinggi, yang terbingkai dalam trisula Darul Ulum, khususnya nilai yang ketiga yakni jujur, yang dinegasikan dalam berbangsa dan bernegara," imbuhnya.

Selanjutnya, civitas akademika Undar menuntut agar, seluruh cabang kekuasaan mulai dari pusat hingga di tingkat Desa, agar berpedoman pada tap MPR nomor 6/MPR/tahun 2001, tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Sehingga aparatur negara bersikap netral.

"Ketiga menuntut KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan pemerintah beserta, organnya dari pusat hingga daerah, dan memastikan dalam posisi netral, dalam pemilu 2024, dengan memberikan teladan terbaik, kepada seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa civitas akademika Undar menuntut agar dihentikan politisasi, kebijakan negara yang berpotensi merusak demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dalam pemilu.

Baca juga: Golkar Jombang Kukuhkan 21 PK dalam Muscam XI, Target Raih 10 Kursi DPRD

"Selanjutnya menuntut tegaknya hukum, dan etika, dalam pemilihan umum, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada pihak-pihak tertentu," lanjutnya.

Amir pun menjelaskan bahwa pihaknya mengajak seluruh civitas akademika di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di Undar, untuk terlibat bersama rakyat untuk mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kita mengharap agar pemilu bisa berjalan dengan damai sebagai indikator tingkat kematangan berpolitik masyarakat, yang dapat sungguh-sungguh meningkat," pungkasnya.

 

Editor : Aris S