Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng, DPR Imbau Pemangku Kepentingan Duduk Bersama

Mili.id - Gabungan pengusaha minyak kelapa sawit Indonesia dicecar pertanyaan seputar kenaikan minyak goreng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih memaparkan, bila harga minyak goreng dibiarkan meroket, ia khawatir akan semakin memberatkan masyarakat bawah, karena tidak mampu menjangkau.  

Baca juga: Update Harga Pangan Papua Barat: Minyak Goreng Curah Tertinggi Kenaikan

“Jika terus menerus harga minyak goreng naik seperti ini, ini bisa memberatkan masyarakat bawah,” papar Demer, dikutip Jumat (21/1).  

Sehingga ia meminta tiap pemangku kepentingan duduk bersama membahas kestabilan harga minyak goreng di pasaran.

Sebab, sambung dia, harga minyak goreng melambung hampir menyentuh 50 persen terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. 

"Dan terus naik hingga Januari menyentuh harga Rp50 ribu per 2 liter." keluhnya. 

Baca juga: Pemerintah Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyakita di Sejumlah Daerah

Di sisi lain Demer juga mengapresiasi langkah sigap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menurunkan harga minyak goreng per 19 Januari 2022 yang semula Rp25 ribu per liter menjadi Rp14 ribu per liter.

“Menko Airlangga Hartarto peka dengan jeritan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi setiap mulai awal tahun tentang kenaikan harga-harga sembako, utamanya minyak goreng,” pungkas politisi Partai Golkar ini. 

Sementara, penurunan harga minyak goreng resmi diterapkan sejak Rabu kemarin secara serentak. 

Baca juga: PIHPS Rilis Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Jadi yang Tertinggi

Untuk menutup selisih harga itu, Menko Perekonomian, menggunakan instrumen subsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) sampai Rp7,5 triliun.

Sebagai informasi: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama dengan gabungan pengusaha minyak kelapa sawit di Indonesia, di antaranya dengan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Direktur PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).

Editor : Redaksi