Terima 400 Kajian Kawasan Transmigrasi, Wamen Viva Yoga: Siap Direalisasikan dalam Pembangunan

Mili.id - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberikan apresiasi kepada civitas akademika yang terlibat dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025. Kegiatan pengabdian yang berlangsung selama lima bulan di 154 kawasan transmigrasi dinilai sebagai upaya besar yang penuh tantangan, namun mampu menghadirkan harapan baru bagi pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dalam Rapat Pleno Hasil Reviu Laporan TEP 2025 di Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pengentasan Kemiskinan, Adopsi Strategi Tiongkok

Sebanyak 2.000 peneliti yang terdiri dari guru besar, doktor, magister, hingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama seperti UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, dan ITS, telah menghasilkan sekitar 400 kajian riset. Kajian tersebut mencakup potensi sumber daya alam serta penguatan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi.

“Kajian yang kami terima bukan sekadar laporan, tetapi merupakan temuan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Viva Yoga.

Ia menegaskan, kualitas hasil riset diyakini tinggi karena melibatkan akademisi dari perguruan tinggi unggulan. Menurutnya, TEP berperan sebagai tim ad hoc yang membantu Kementrans dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.

Program TEP akan kembali dilanjutkan pada 2026 dengan cakupan yang lebih luas. Sejumlah perguruan tinggi tambahan seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin akan turut bergabung.

Baca juga: Kementerian Transmigrasi Kaji Ulang Beasiswa Patriot, Prioritaskan Kebutuhan Mendesak Rakyat

“TEP 2026 akan melibatkan sekitar 1.000 peneliti yang akan disebar di 200 titik lokasi untuk menindaklanjuti hasil riset sebelumnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga juga menyampaikan bahwa pendanaan pembangunan kawasan transmigrasi bersumber dari APBN dan APBD, serta didukung berbagai pihak terkait.

Ia menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Kementrans, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta dukungan sektor swasta.

Baca juga: Ekspedisi Patriot 2026 Fokus Papua, Pemerintah Gandeng Kampus untuk Dampak Nyata

“Dengan sinergi yang kuat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam penggunaan anggaran,” tuturnya.

Sebagai contoh, pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk BP Batam.

 

Editor : Eka Ardimiyati