Angka Golput yang Ditimbulkan Masalah Kependudukan Warga Rusun Sangat Tinggi

Mili.id - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menjabarkan dampak kerugian terkait masalah kependudukan yang dialami warga Rusun Tambak Wedi dan sejumlah rusun lainnya. 

"Yang berikutnya ini kerugian bagi kita semua," keluh Baktiono usai hearing Kamis (9/12).

Baca juga: Anggota DPRD Jatim Temukan Status Kependudukan Rusun Sumur Welut Surabaya Tak Jelas

Lantas kerugian apa yang dikeluhkan Baktiono, yakni pada saat dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu), seperti presiden, legisatif gubernur, walikota maupun bupati. Sebab golputnya sangat tinggi di sekitar warga rusun. 

"Karena mereka memang tidak mau mencoblos dan tidak mencoblos karena mereka tidak mencoblos ke daerah asalnya, karena mereka anggap jauh." ungkap Baktiono. 

"Jadi mereka merasa tidak perlu menggunakan hak pilihnya." tutur Baktiono. 

Maka Baktiono mengimbau pihak terkait untuk segera memberikan identitas bagi warga rusun. Dengan begitu mereka akan otomatis menggunakan hak pilihnya agar tidak merugikan, dan partisipasi publik warga kota Surabaya lebih meningkat (dalam Pemilu). 

"Warga mayoritas (sudah) mengajukan dan mereka bukan alamat disitu, di rusun alamat itu adalah alamat baru rusun itu. Misalnya daerah A ada bloknya, lantainya sebelumnya tidak ada." kata Baktiono. 

Baca juga: Gandeng Media dan KIM, KPU Kota Probolinggo Tekan Angka Golput Pilkada 2024

Sehingga Baktiono menekankan bagi warga yang mengajukan rusun atau warga yang dipindahkan oleh Pemkot Surabaya seharusnya langsung diberi identitas di tempat baru itu. 

"Jadi warga nanti tidak rugi lagi, jadi warga memang sudah diimbau tapi kebanyakan warga rusun tidak mampu karena SDM nya kurang, dan mereka bekerja hari ini, dimakan hari ini," tukas Baktiono 

Apabila mereka mengurus identitasnya sendiri, dari sudut pandang Baktiono waktunya tidak memungkinkan. Karena akan kehilangan mata pencahariannya. Sehingga mereka lebih memilih mengabaikan. 

"Faktanya di rusun tadi, mereka sudah diimbau berulang kali bahkan akan diberi sanksi. Kalau tidak perpanjangan rusun tidak diberikan, kalau tidak meraka harus pindah dari disitu." terang Baktiono. 

Baca juga: Jadi Barometer Politik Nasional, Khofifah Minta Masyarakat Jatim Tidak Golput

Namun, lagi lagi Baktiono beribicara fakta, "faktanya apa, puluhan tahun rusun yang sudah berdiri mereka juga tidak pindah disitu juga tidak apa apa kok." keluh Baktiono 

Melihat realita itu, Baktiono mengimbau agar aturan yang tidak bisa dilaksanakan bahkan juga tidak bisa diterapkan di masyarakat sebaiknya jangan diterapkan. 

"Pakai yang mudah saja aturan tersebut, yang bisa dinikmati warga untuk kesejahteraan rakyat."tutup Baktiono.  

Editor : Redaksi