Ada 32 Titik Rawan Pemutakhiran Data, Bawaslu Jember Sinkronisasi Data dengan Polres

Jember - Sebagai upaya jaga kondusifitas Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember mengungkap titik-titik rawan pemutakhiran data.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu Jember juga membentuk posko aduan masyarakat untuk kawal hak pilih dalam bentuk hotline.

Baca juga: Ketua MAKI Jatim Apresiasi Pemenang Kompetisi Fun Run 5K di Jember

Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Jember.

Koordinasi dilakukan untuk melakukan sinkronisasi data terkait dugaan pelanggaran yang menjadi langkah antisipasi dalam menjaga kondusifitas Pilkada Jember 2024.

"Nanti di posko aduan masyarakat untuk kawal hak pilih itu, kita membuka hotline untuk masyarakat. Sebagai tempat melaporkan jika terdapat dugaan bahkan potensi pelanggaran terkait proses pemutakhiran data dan pemilih yang dilakukan pantarlih," papar Wiwin Kamis (4/7/2024).

Untuk pengawasan yang dilakukan, dilakukan pada soal ketaatan prosedur dan lainnya.

"Akan tetapi untuk masyarakat yang punya hak pilih dan hak pilihnya juga tidak terakomodir, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kita membuka posko aduan masyarakat itu tidak hanya di Bawaslu Jember. Tapi serentak seluruh kecamatan, di sekretariat panwascam masing-masing," bebernya.

Menurut Wiwin, pengawasan dilakukan selama satu bulan, bersamaan dengan coklit yang saat ini juga sedang berjalan. Namun hingga hari ini, belum terdapat aduan.

Baca juga: Antusias Warga Jember Ikuti Kompetisi Fun Run Gratis, Gebrakan MAKI Jatim

"Tapi yang di kecamatan masih dalam proses inventarisir. Jadi misalkan tidak ditindaklanjuti bahkan jumlah aduannya jauh lebih banyak. Kita akan melakukan monitoring, kemudian nanti akan diakomodir oleh Bawaslu Jember," bebernya.

Kemudian terkait potensi kecurangan untuk pemutakhiran data, Wiwin menyebutkan, dari hasil monitoring saat ini tercatat ada puluhan titik rawan.

"Kita memetakan 32 (titik) kerawanan. Ini lebih ke data akurasi pemilih maupun ketaatan prosedur. Entah itu pantarlih tidak melakukan coklit, pantarlih diwakilkan oleh orang yang memang bukan sesuai SK Pantarlih nya, atau bahkan secara prosedur mengandung unsur-unsur sara," ulasnya.

Pemetaan 30 lebih titik rawan itu, juga ditinjau dari pengalaman pemutakhiran data pemilih sebelumnya.

Baca juga: Ribuan Warga Padati Alun-alun Jember, MAKI Jatim Sulap Festival Kopi dan Tembakau Jadi Panggung UMKM Lokal

"Untuk selanjutnya kami jadikan strategi pengawasan pada saat pemutakhiran data pemilu saat ini. Untuk kerawanan pilkada, dalam waktu dekat kami juga akan mengundang stake holder terkait, polres, bakesbangpol dan teman-teman media. Kami akan membuat indeks kerawanan pemilu secara gamblang terkait pemilukada saat ini," bebernya.

Dari kajian titik rawan itu, Wiwin menambahkan bahwa pihaknya juga akan meninjau hasil kajian yang dilakukan Polres Jember.

"Untuk menggabungkan dan melihat kerawanan bersama, dan outputnya adalah program yang perlu kita lakukan. Untuk mengantisipasi hal-hal terkait dugaan pelanggaran," ulasnya.

"Jadi nanti bisa menambahkan personel yang juga berlaku pada Bawaslu. Atau Misalkan ada titik-titik politik uang dari data teman-teman media. Polres menindaklanjuti dan kita (Bawaslu) akan gencar melakukan sosialisasi atau bahkan membentuk kampung anti politik uang," imbuhnya.

Editor : Narendra Bakrie