Mili.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan perempuan bukan sekadar banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis. Lebih dari itu, kepemimpinan harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta.
Baca juga: Humas Jatim Perkenalkan Triangle Shield, Strategi Pemerintah Bangun Kepercayaan Publik di Era AI
Dalam paparannya bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik, Khofifah menekankan bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender," ujar Khofifah.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan harus membuka ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki agar dapat berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya komitmen terhadap Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia 1995. Meski telah berjalan selama tiga dekade, ia menilai 12 area kritis dalam BPfA masih relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai persoalan gender pada akhirnya bermuara pada tiga isu mendasar, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
"Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini," tegasnya.
Baca juga: Khofifah Ajak Insinyur Jatim Perkuat Inovasi Dukung Indonesia Emas 2045
Khofifah menjelaskan, pembangunan yang responsif gender bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemimpin informal, termasuk organisasi perempuan, sebagai modal sosial yang memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Dalam forum tersebut, Khofifah mengusulkan agar Women's Leadership Forum tidak berhenti sebagai agenda diskusi tahunan, melainkan berkembang menjadi forum berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah.
"Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan pikiran, tetapi mempertemukan bagaimana kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat," katanya.
Pada kesempatan itu, Khofifah juga memaparkan capaian pembangunan gender di Jawa Timur. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 0,329, lebih baik dibanding rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29 yang mencerminkan meningkatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Baca juga: Lia Istifhama Desak Polisi Tutup Tambang Ilegal Blitar, ESDM Ungkap IUP Sudah Dicabut BKPM
Capaian tersebut didukung berbagai program pemberdayaan, di antaranya Program Jatim Puspa yang sepanjang 2020–2025 telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan total anggaran Rp87,778 miliar. Selain itu, terdapat program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek daring, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga.
Di akhir paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, berkompetisi, dan berkontribusi dalam seluruh sektor pembangunan.
"Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan serta memberikan manfaat di semua lini," pungkasnya.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
