Mili.id – Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Zainal Muttaqin, memperkenalkan konsep Triangle Shield Humas Pemerintah sebagai strategi baru memperkuat komunikasi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI).
Gagasan tersebut dipaparkan Zainal saat menjadi pembicara pada Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung pada 27–29 Juli 2026. Forum nasional tersebut mengangkat tema "Government Public Relations in the Digital and Artificial Intelligence Era" dan diikuti praktisi humas pemerintah dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi di Indonesia.
Baca juga: Khofifah: Kepemimpinan Perempuan Harus Melahirkan Kebijakan Inklusif dan Berdampak
Dalam paparannya bertajuk "Strengthening Public Communication and Public Trust: Membangun SDM Humas Pemerintah yang Humanis", Zainal menegaskan bahwa tantangan humas pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi secara cepat, melainkan memastikan setiap komunikasi mampu membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang kredibel, kolaboratif, dan humanis.
"AI boleh menjadi mesin penggerak, tetapi manusia harus tetap menjadi kompasnya. Public trust tidak dibangun oleh algoritma, melainkan oleh komunikasi yang jujur, konsisten, kolaboratif, dan memanusiakan manusia," tegas Zainal.
Ia menjelaskan, konsep Triangle Shield terdiri atas tiga pilar utama, yakni Humas Pentahelix, SAKTI Framework, dan Humas Humanis. Ketiga elemen tersebut dirancang saling melengkapi sebagai fondasi komunikasi publik pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, Humas Pentahelix menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan komunitas melalui pemetaan pemangku kepentingan, mendengarkan aspirasi publik, membangun keterlibatan, berkolaborasi, hingga melakukan evaluasi bersama.
Sementara SAKTI Framework menjadi kerangka penguatan kompetensi sumber daya manusia humas yang mengedepankan nilai Sigap, Akurat, Kredibel, Transparan, dan Inklusif. Budaya kerja tersebut dimulai dari mendengar, memverifikasi informasi, menyusun narasi, mendistribusikan pesan, merespons secara cepat, hingga melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Adapun pendekatan Humas Humanis menempatkan empati sebagai inti pelayanan komunikasi pemerintah.
Baca juga: Khofifah Ajak Insinyur Jatim Perkuat Inovasi Dukung Indonesia Emas 2045
"Mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menjelaskan, dan melayani sebelum membela diri merupakan karakter utama humas pemerintah. Teknologi dapat mempercepat penyampaian pesan, tetapi empati yang membuat pesan itu dipercaya," ujarnya.
Zainal juga menyoroti peran AI yang dinilai mampu membantu humas pemerintah dalam pemantauan isu, analisis data, hingga produksi konten secara cepat. Namun, menurutnya, kecerdasan buatan tidak akan pernah menggantikan etika, integritas, dan tanggung jawab moral seorang praktisi humas.
Selain memaparkan konsep Triangle Shield, Zainal turut membagikan berbagai praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mulai dari penguatan pemetaan stakeholder, budaya kerja SAKTI, pengembangan listening dan early warning system, orkestrasi narasi lintas perangkat daerah, penerapan etika penggunaan AI, hingga pengukuran tingkat public trust sebagai indikator keberhasilan komunikasi pemerintah.
Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, menyebut IGPR Summit 2026 sebagai momentum strategis yang menempatkan Lombok sebagai episentrum Government Public Relations Indonesia melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, media, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Baca juga: Lia Istifhama Desak Polisi Tutup Tambang Ilegal Blitar, ESDM Ungkap IUP Sudah Dicabut BKPM
Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran sentral menjaga kredibilitas institusi negara di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi teknologi.
Menutup paparannya, Zainal berharap IGPR Summit 2026 melahirkan paradigma baru humas pemerintah Indonesia yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap mengedepankan integritas, empati, kolaborasi, dan kepentingan masyarakat.
"Kecepatan informasi memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih penting. Karena itu, tugas utama humas pemerintah adalah memastikan setiap inovasi teknologi selalu berjalan seiring dengan integritas, empati, dan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
