Abraham Samad: Reformasi Polri Nyata Jika Kapolri Diganti

Mili.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Abraham Samad, mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh kritis yang bertemu Presiden Prabowo Subianto sepakat reformasi kepolisian hanya akan berjalan nyata jika terjadi pergantian Kapolri.

Dilansir dari Kompas, Hal tersebut disampaikan Abraham saat membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh kritis di kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pernyataan itu disampaikan dalam program Kompas Petang, Minggu (1/2/2026).

Baca juga: Prabowo Pimpin Panen Raya TNI, Khofifah: Jawa Timur Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Menurut Abraham, isu reformasi kepolisian menjadi salah satu topik utama dalam diskusi tersebut. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji disebut turut menyampaikan pandangannya terkait perlunya pembenahan serius di tubuh Polri.

“Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian. Forum itu kelihatannya sepakat semua bahwa reformasi kepolisian harus terus berjalan,” ujar Abraham.

Ia menambahkan, para tokoh yang hadir sepakat bahwa reformasi kepolisian tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pergantian di pucuk pimpinan Polri.

“Reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Kalau tidak ada pergantian, maka boleh dikatakan reformasi kepolisian berjalan setengah-setengah,” kata Abraham.

Selain itu, Abraham juga mengungkapkan pandangan Presiden Prabowo terkait kemungkinan perubahan posisi institusional Polri. Menurutnya, Presiden secara terbuka menyatakan tidak menutup peluang Polri berada di bawah kementerian di masa depan.

Baca juga: Jaksa Agung dan Kapolri Kompak Bantah Isu Retak, Tegaskan Sinergi Penegakan Hukum Tetap Solid

“Pak Prabowo menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil jika suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri berada di bawah sebuah kementerian,” ujar Abraham.

Pernyataan tersebut kontras dengan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026), Kapolri secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana Polri di bawah kementerian.

“Saya tegaskan bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata Listyo Sigit, yang disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR RI.

Baca juga: Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Misterius, Presiden Sudah Beri Interuksi?

Ia menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru akan melemahkan institusi kepolisian, negara, dan presiden. Bahkan, Listyo Sigit menyatakan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibandingkan Polri ditempatkan di bawah kementerian.

“Kalau pilihannya polisi tetap di bawah presiden atau polisi di bawah presiden tapi ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujarnya.

Wacana reformasi kepolisian dan posisi Polri dalam struktur pemerintahan pun kembali menjadi sorotan publik, seiring perbedaan pandangan antara sejumlah tokoh nasional dan pimpinan Polri saat ini.

Editor : Redaksi