Mili id — Pemerintah tengah mematangkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan ke publik.
Baca juga: Grab Siap Kaji Perpres Pemangkasan Potongan Ojol Jadi 8 Persen
“Diperkirakan sebelum April, kemungkinan minggu ini,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga menjelaskan, kebijakan WFH direncanakan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi mobilitas sekaligus menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: ASN Pontianak Mulai WFH Tiap Jumat, Pemkot Terapkan Pengawasan Digital
Kebijakan ini nantinya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta. Namun, khusus sektor swasta, penerapannya bersifat imbauan dan akan dikoordinasikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, tidak semua sektor akan menerapkan WFH. Layanan publik dan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik tetap berjalan normal guna menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: WFH ASN Tiap Jumat Dinilai Efektif Hemat Energi dan Urai Kemacetan
Pemerintah memastikan kebijakan ini akan dirancang fleksibel agar tidak mengganggu produktivitas, sekaligus menjadi bagian dari strategi menghadapi dinamika krisis energi global.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
Grab Siap Kaji Perpres Pemangkasan Potongan Ojol Jadi 8 Persen
Jumat, 01 Mei 2026 15:36 WIB
Pemerintahan, Kalimantan
ASN Pontianak Mulai WFH Tiap Jumat, Pemkot Terapkan Pengawasan Digital
Kamis, 09 Apr 2026 14:02 WIB
Jakarta
WFH ASN Tiap Jumat Dinilai Efektif Hemat Energi dan Urai Kemacetan
Sabtu, 04 Apr 2026 11:48 WIB
