Rencana Penutupan Prodi Dikritik, Pakar UM Surabaya: Masalah Utama Ada pada Distribusi, Bukan Kelebihan Lulusan

Mili.id – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan menuai sorotan publik.

Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak keliru dalam membaca akar persoalan pendidikan nasional.

Baca juga: BAZNAS dan Kemdiktisaintek Perkuat Sinergi, Perluas Beasiswa hingga Pemberdayaan Mahasiswa

Ia secara khusus menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, yang menyebut adanya oversupply lulusan sebagai dasar penutupan prodi.

“Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Hidayatullah, Minggu (26/4).

Menurut dia, kekurangan tenaga guru masih terjadi baik di perkotaan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bahkan, dalam beberapa kasus kebutuhan pengajar diisi oleh aparat TNI dan Polri, yang menunjukkan adanya persoalan distribusi tenaga pendidik.

“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” katanya.

Alumnus University of Szeged, Hungaria tersebut juga mengingatkan bahwa jika relevansi prodi hanya diukur dari kebutuhan industri, maka orientasi perguruan tinggi berpotensi menyempit menjadi sekadar penyedia tenaga kerja.

Baca juga: Skema Baru, Nasib Guru Honorer Lebih Pasti

“Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja’. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut dapat membuat disiplin ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan industri semakin terpinggirkan dan berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan.

Lebih lanjut, Hidayatullah menilai rendahnya penyerapan lulusan pendidikan, khususnya guru, perlu dilihat secara komprehensif. Di sejumlah daerah perkotaan, banyak sekolah mengalami kekurangan guru akibat pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen baru.

Baca juga: TKA SMP di Surabaya Berjalan Lancar, Abdul Mu'ti: Soal Relatif Mudah dan Siswa Antusias

“Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja. Menutup prodi ini bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah,” tuturnya.

Ia menegaskan, penutupan prodi pendidikan bukanlah langkah yang tepat. Pemerintah dinilai perlu membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk memastikan kesejahteraan dan profesionalitas guru.

“Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan justru mengurangi SDM yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan,” kata dia.

Editor : Redaksi