DPRD Jatim Targetkan PAD Tembus Rp700 Miliar: Skenario Holding Transportasi Mulai Dimatangkan

Mili.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berkomitmen penuh mengawal rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil untuk memastikan hasil kerja Pansus tidak hanya menjadi tumpukan dokumen formal, melainkan titik tolak transformasi bisnis daerah.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan bahwa Komisi C kini memegang mandat resmi untuk mengawasi kinerja BUMD secara ketat, mengingat masa kerja Pansus yang terbatas.

Baca juga: PAW, Andy Firasadi Resmi Menjadi Anggota DPRD Jatim Lanjutkan Program Desa Sadar Hukum

"Ini bukan sekadar desas-desus. Ini rekomendasi resmi yang memberi mandat ke Komisi C untuk mengawal dan mengawasi progres perbaikan BUMD secara konkret," tegas Pranaya saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Instrumen Evaluasi dan Sinergi Lintas Komisi
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini menyebutkan bahwa pihaknya akan menerapkan sistem laporan kinerja triwulanan yang wajib dipenuhi oleh seluruh BUMD. Melalui instrumen ini, DPRD dapat memantau secara berkala apakah perbaikan berjalan sesuai rel atau justru stagnan.

Terkait wacana pembentukan badan baru untuk penguatan BUMD, Pranaya menekankan pentingnya sinergi antar-komisi. "Jika bicara struktur kelembagaan, Komisi A tentu akan terlibat. Namun, dari aspek bisnis dan performa keuangan, Komisi C tetap berada di garda depan," jelasnya.

Rencana Besar: Holding Transportasi Terintegrasi
Salah satu poin paling krusial dalam penguatan BUMD Jatim adalah rencana pembentukan entitas baru berbasis Daerah Aset Berskala Nasional (DABN). Skenario besarnya adalah mengonsolidasikan sektor transportasi darat, laut, hingga udara dalam satu payung holding.

Baca juga: DPRD Jatim Dijajaki Kerja Sama dengan Parlemen St. Petersburg, Sektor Maritim hingga Budaya Jadi Fokus

Konsep ini nantinya akan menyatukan aset strategis seperti:

Darat: TransJatim dan rencana proyek LRT Surabaya Raya.
Laut: Pengelolaan pelabuhan melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Udara: Pengembangan potensi Bandara Abdulrahman Saleh, Malang.
"Satu holding transportasi. Darat, laut, udara. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar jika dikelola secara serius dan profesional," imbuh Pranaya.

Mengejar Ketertinggalan PAD dari Jawa Tengah
Langkah agresif ini bukan tanpa alasan. DPRD Jatim menaruh harapan besar agar revitalisasi BUMD mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini dinilai masih tertinggal dari provinsi tetangga.

Baca juga: Paripurna DPRD Jatim Bahas Raperda Disabilitas, Pemprov Dorong Penguatan Akses dan Kesetaraan Hak

Data menunjukkan PAD Jatim tahun 2025 berada di kisaran Rp488 miliar, sementara Jawa Tengah telah mencapai Rp696 miliar. Pranaya optimistis Jatim mampu melampaui angka tersebut. "Target realistis kita adalah menembus Rp700 miliar jika BUMD dikelola maksimal," katanya optimistis.

Efisiensi Anak Perusahaan
Menanggapi isu miring mengenai penghapusan BUMD, Pranaya memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan sembilan BUMD utama Jawa Timur tetap dipertahankan, namun pembenahan total akan menyasar anak usaha yang tidak produktif.

"BUMD kita tetap sekitar sembilan. Yang kita benahi adalah anak usahanya. Mana yang tidak sehat, bisa ditutup atau di-merger agar tidak terus membebani keuangan daerah," pungkasnya.

Editor : Redaksi