DPRD Jatim Dijajaki Kerja Sama dengan Parlemen St. Petersburg, Sektor Maritim hingga Budaya Jadi Fokus

Mili.id – Peluang kerja sama antara Jawa Timur dan Rusia semakin terbuka. Chairman of the Legislative Assembly of St. Petersburg, Aleksandr Belskii, melakukan kunjungan resmi ke DPRD Jawa Timur, Jumat (12/6/2026), guna menjajaki kerja sama antarlembaga legislatif yang diharapkan menjadi fondasi penguatan hubungan kedua wilayah di berbagai sektor strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Belskii menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu wilayah prioritas bagi Kota St. Petersburg dalam pengembangan kerja sama internasional antara Rusia dan Indonesia.

Baca juga: Paripurna DPRD Jatim Bahas Raperda Disabilitas, Pemprov Dorong Penguatan Akses dan Kesetaraan Hak

Menurutnya, pembahasan bersama DPRD Jawa Timur mencakup berbagai peluang kolaborasi yang dapat diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Legislatif St. Petersburg dan DPRD Jawa Timur.

“Bagi kami, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu prioritas bagi Kota St. Petersburg. Kerja sama antara kedua wilayah memiliki potensi yang sangat besar. Hari ini kami membahas berbagai peluang untuk menjalin kerja sama serta kemungkinan membuat perjanjian antara Dewan Legislatif Kota St. Petersburg dengan DPRD Jawa Timur,” ujar Belskii.

Ia menilai hubungan antarlembaga legislatif dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya hingga sektor industri strategis.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah industri maritim dan perkapalan. Menurut Belskii, Jawa Timur dan St. Petersburg sama-sama memiliki karakteristik wilayah yang kuat di sektor tersebut sehingga membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan.

“Kami yakin kerja sama ini memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di bidang perkapalan dan berbagai bidang lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Belskii menjelaskan bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan deklarasi kemitraan strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada Juni tahun lalu.

Menurutnya, deklarasi tersebut menjadi landasan penting bagi penguatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk membuka ruang kerja sama antara pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.

Baca juga: Sorotan Effesiensi Anggaran, DPRD Jatim Usulkan Reses Jadi Enam Kali Setahun

“Kami berharap dapat mewujudkan MoU antara badan legislatif Kota St. Petersburg dan DPRD Jawa Timur sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menyambut positif kunjungan delegasi Rusia tersebut. Ia menilai penjajakan kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan antarwilayah sekaligus memperluas wawasan melalui jalur diplomasi parlemen daerah.

Musyafak melihat peluang besar dalam pengembangan kerja sama budaya. Menurutnya, Surabaya dan St. Petersburg memiliki kesamaan sejarah sebagai kota yang dikenal dengan semangat kepahlawanan yang kuat.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan delegasi St. Petersburg. Salah satu yang dibahas adalah kerja sama terkait pertukaran budaya. Surabaya sebagai Kota Pahlawan memiliki kemiripan dengan St. Petersburg yang juga memiliki sejarah heroik yang kuat di Rusia,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut menegaskan bahwa kerja sama legislatif tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dapat menjadi sarana bertukar pengalaman mengenai fungsi legislasi, pengawasan, serta tata kelola pemerintahan daerah.

Baca juga: Jatim Pertahankan WTP 11 Kali Berturut-turut, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

Menurutnya, DPRD Jawa Timur dapat mempelajari berbagai praktik legislasi yang diterapkan di Rusia, sekaligus memperkenalkan sistem pemerintahan daerah Indonesia kepada mitra internasional.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran mengenai berbagai bentuk kerja sama yang positif, baik dari sisi legislasi, pengawasan maupun fungsi DPR secara umum. Dengan demikian masing-masing pihak dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru,” katanya.

Meski demikian, Musyafak mengakui terdapat keterbatasan regulasi yang membuat DPRD belum dapat melakukan kunjungan luar negeri secara mandiri. Kunjungan internasional dimungkinkan apabila terdapat undangan resmi yang melibatkan unsur eksekutif dan DPRD sebagai bagian dari delegasi.

“Kalau ada undangan resmi kepada eksekutif dan DPRD ikut dilibatkan, tentu memungkinkan untuk berkunjung ke luar negeri. Namun apabila hanya DPRD yang melakukan kunjungan secara mandiri, saat ini regulasinya belum memungkinkan,” pungkasnya.

(Advetorial)

Editor : Muhammad