Zulhas Bongkar Praktik Jual-Beli Titik Dapur MBG, Jumlah SPPG Membengkak hingga 27 Ribu

Mili.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Praktik tersebut disebut menyebabkan jumlah dapur MBG melonjak jauh di atas target awal pemerintah.

Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), Zulhas menyebut pemerintah semula hanya menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun, hingga kini jumlah titik yang tercatat mencapai 27.877 lokasi atau membengkak sebanyak 6.877 titik.

Baca juga: Dana Operasional Cair, 17 SPPG di Brebes Kembali Salurkan Program MBG

“Terjadi jual-beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik,” ujar Zulhas.

Lonjakan jumlah titik SPPG juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini meningkat drastis menjadi 8.617 titik.

Menurut Zulhas, sebanyak 6.138 titik di wilayah 3T bahkan telah mengantongi Surat Keputusan (SK) pembangunan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini dimanfaatkan sebagian investor untuk menjadikan SK tersebut sebagai jaminan pinjaman ke bank, meski realisasi pembangunan dapur MBG belum sepenuhnya berjalan.

Baca juga: Kementerian Kesehatan Dukung Penataan Ulang Program MBG, Fokus pada Ibu dan Anak

“Kalau sudah ada SK maka investornya taruh di bank. Padahal yang sudah selesai dibangun baru sekitar 1.700 titik,” katanya.

Pemerintah pun menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebagai langkah evaluasi, pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait akan melakukan penataan ulang sistem pelaksanaan MBG, termasuk restrukturisasi manajemen di tubuh BGN yang kini dipimpin Nanik Sudaryati Deyang.

Baca juga: Dudung Ungkap Alasan Penutupan Sejumlah Dapur MBG, BGN Akan Evaluasi SPPG yang Tak Penuhi Standar

Zulhas mengatakan Presiden Prabowo telah mengambil keputusan untuk melakukan pembaruan manajemen demi mempercepat pembenahan program.

“Perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.

Editor : Redaksi