Jawa Timur

DPRD Jatim: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

DPRD Jatim: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa © mili.id

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo, dr. Benjamin Kristianto, MARS

Mili.id-Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo, dr. Benjamin Kristianto, MARS, optimistis Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mampu menjadi penggerak baru perekonomian desa. Menurutnya, kehadiran koperasi akan menjaga perputaran uang tetap berada di desa sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Benjamin pada Senin (20/7/2026). Ia menilai keberadaan KDMP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar modern dan minimarket.

Baca juga: Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa

"Setiap desa atau kelurahan dibuat koperasi. Daripada masyarakat berbelanja di minimarket atau pasar modern, lebih baik berbelanja di koperasi. Pendapatan dari penjualan beras, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya akan kembali ke koperasi. Bahkan kalau nanti ada subsidi sembako, harga beras bisa lebih murah," ujar Benjamin.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, apabila masyarakat berbelanja di koperasi, keuntungan usaha tidak akan dinikmati segelintir pemilik modal, melainkan kembali kepada anggota koperasi dalam bentuk manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Kalau masyarakat belanja di perusahaan besar, yang untung perusahaan. Tapi kalau keuntungan didapat koperasi, manfaatnya kembali kepada anggota koperasi. Koperasi adalah usaha bersama sebagai amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga perekonomian harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Benjamin mengungkapkan, konsep Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok. Program tersebut juga dirancang menjadi pusat pelayanan masyarakat melalui klinik kesehatan, apotek, hingga gerai pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Di koperasi nantinya ada klinik untuk pelayanan kesehatan, ada apotek agar masyarakat desa lebih mudah mendapatkan obat, dan ada gerai UMKM sehingga produk-produk desa bisa dipasarkan lebih luas," katanya.

Tak hanya itu, keuntungan koperasi juga diharapkan dapat memperkuat layanan simpan pinjam bagi anggota. Dengan demikian, masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah sekaligus menikmati hasil usaha koperasi secara langsung.

Baca juga: DPRD Jatim Dorong Pemprov Fasilitasi Kongres SRPB, Sri Untari: Relawan Jangan Hanya Dicari Saat Bencana

"Kalau dikelola koperasi, hasil usahanya bisa dipakai untuk simpan pinjam anggota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi di desa," ujarnya.

Meski mendukung penuh program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut, Benjamin mengingatkan agar pengelolaan KDMP dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada integritas para pengelola.

"Program ini tujuannya baik, jangan sampai dinodai oleh oknum. Manajer dan pengelola koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai terjadi penyimpangan seperti yang pernah terjadi pada program lain. Yang salah bukan programnya, tetapi oknumnya," tegas legislator asal Sidoarjo itu.

Selain tata kelola, Benjamin juga menyoroti pentingnya penentuan lokasi pembangunan koperasi. Ia menilai KDMP harus dibangun di kawasan yang strategis, mudah diakses masyarakat, serta ditentukan melalui koordinasi antara pemerintah desa, aparat setempat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga: DPRD dan Gubernur Jatim Sepakati Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus pada Manfaat bagi Masyarakat

"Kalau anggarannya sudah disiapkan, bangunlah tempat yang layak dan strategis, mudah diakses masyarakat. Jangan sampai dibangun di lokasi yang terpencil," ujarnya.

Ia menambahkan, penetapan lokasi yang tepat akan menentukan keberhasilan koperasi dalam melayani masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian desa.

"Desa bersama aparat dan pihak terkait harus menentukan lokasi yang benar-benar strategis. Jangan asal membangun karena nanti justru tidak dimanfaatkan masyarakat," pungkas Benjamin.

(Adv)

Editor : Erwin Muhammad



Berita Terkait