Komitmen Khofifah Terus Wujudkan Good Governance dan Clean Government

Komitmen Khofifah Terus Wujudkan Good Governance dan Clean Government © mili.id

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 yang diselenggarakan KPK secara daring (Foto: Biro ADM Pimpinan Pemprov Jatim/mili.id)

Surabaya - Monitoring Center of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berada di atas nasional.

Data tersebut dipaparkan saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Senin (29/1//2024).

Baca juga: Khofifah Pastikan Koperasi Merah Putih Jamin Stok Sembako Masyarakat

Data sementara dari KPK mencatat MCP Pemprov Jatim 2023 tembus di angka 92. Sedangkan nasional berada di angka 75.

Sementara untuk data SPI yang telah dirilis KPK, Jatim tercatat di angka 75,33, naik 2,22 poin dibanding Tahun 2022 yang mencapai 73,11. Sedangkan SPI nasional Tahun 2023 berada di angka 70,97.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang mengikuti rakor tersebut menyambut dengan rasa syukur sajian data tersebut. Menurutnya, ini adalah wujud dan bukti penerapan good governance dan clean government yang diterapkan di wilayah kerjanya.

Ada 8 area pengukuran MCP yang membuat Jatim ungguli rerata nasional. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Sedangkan untuk SPI terdapat 7 elemen pengukuran di antaranya transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Meski keduanya memiliki capaian lebih tinggi dibanding nasional, dipastikan tak akan membuat Pemprov Jatim berpuas diri.

Khofifah justru mengajak semua elemen di Pemprov Jatim meningkatkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan agar tercipta good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan, bahwa good governance dan clean government tidak sekadar kata-kata, tidak sekadar retorika," ujar dia.

Baca juga: Khofifah Terkesan Fasilitas Sekolah Rakyat Banyuwangi, Bukti Negara Hadir Putus Kemiskinan

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang selalu bersinergi memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim.

"Terima kasih, di awal tahun seperti ini kami mendapatkan _guidance_ kemudian arahan-arahan dan tentu pendampingan di titik-titik di mana yang tadi mendapatkan underline dari pak direktur (direktur kordinasi dan supervisi wilayah III KPK RI), kami akan menindaklanjutinya dengan detail," tambahnya.

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah banyak melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dalam upaya mencegah korupsi.

Menurut Bahtiar, salah satu indikatornya ialah pada Tahun 2023, upaya penindakan di Jatim turun dibanding tahun sebelumnya.

"Artinya Pemprov Jatim semakin hari semakin baik dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di pemerintahan," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Pimpin Panen Raya TNI, Khofifah: Jawa Timur Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Bahtiar juga mengingatkan beberapa potensi korupsi yang harus diwaspadai dan dicegah, di antaranya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penggunaan Belanja dan Pendapatan APBD, Pemberian Rekomendasi Teknis Terhadap Perizinan, serta Jual Beli Jabatan.

"Kemudian ada juga Pengadaan Barang dan Jasa, Penyaluran Belanja Hibah, Bansos, dan BK, Penggelapan BMD dan Pembiaran Hilangnya BMD, serta Petty Corruption pada sektor pelayanan publik," terang dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar memperkenalkan Pelaksana Satuan Tugas dari KPK yang mengampu di Jatim. Saat ini satgas di wilayah Jatim dikomandani Wahyudi menggantikan Edi Suryanto.

Tampak hadir dalam rakor tersebut mendampingi Khofifah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Inspektur Provinsi Jawa Timur Hendro Gunawan, dan beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim.

Editor : Narendra Bakrie



Berita Terkait