Mahasiswa Untag Surabaya Sarankan Amandemen UUD 1945 Lewat Penelitian Skripsi

Surabaya - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Baharuddin Riqiey menyusun penelitian skripsi berjudul 'Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Konstitusionalisme'.

Penelitian untuk menanggapi kekosongan norma yang ada pada pemerintahan, khususnya terkait masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini dibimbing Dosen Fakultas Hukum kampus Untag Surabaya, Dr. Syofyan Hadi.

Baca juga: The Alana Surabaya Rayakan Anniversary Dengan Donor Darah Kemanusiaan

Bahar menyusun penelitiannya menggunakan perspektif berbeda dari penelitian lain, yaitu melalui konsep konstitusionalisme.

"Melalui penelitian ini, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda mengenai pembatasan kekuasaan, khususnya melalui konsep konstitusionalisme," terang Bahar, Kamis (29/2/2023).

Dia menjelaskan tujuannya melakukan penelitian ini, yaitu untuk mencari kesesuaian terkait aturan pembatasan masa jabatan anggota DPR.

Baca juga: 832 Usaha di Surabaya Belum Kantongi Izin Parkir, Pemkot Percepat Penertiban

"Tujuan saya melakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian terkait dengan ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR dalam UUD 1945 dengan prinsip konstitusionalisme dan menjelaskan urgensi diaturnya mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR dalam perspektif konstitusionalisme," terang mahasiswa asal Sidoarjo itu.

Bahar juga memaparkan tanggapannya terkait dampak negatif yang terjadi jika anggota DPR tidak memiliki pembatasan masa jabatan.

"Menurut saya, para legislator yang tidak terbatas dalam masa jabatannya mungkin cenderung menjadi lebih korup atau kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konstituen mereka. Dampak negatif lainnya yaitu ketiadaan batasan masa jabatan dapat menghalangi kemunculan pemimpin muda dan ide-ide segar dalam politik," ungkap mahasiswa yang akan diwisuda 2 Maret mendatang.

Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Penertiban Parkir Usaha, Area Tanpa Izin Disegel

Melalui hasil temuannya, Bahar mengemukakan saran agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945.

"MPR sebagai pemegang kewenangan dalam penetapan dan perubahan UUD 1945 harus segera melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukkan ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR. Sehingga masa jabatan anggota DPR juga dapat dibatasi dengan menggunakan periodesasi seperti halnya presiden dan wakil presiden," pungkas Alumni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Surabaya tersebut.

Editor : Narendra Bakrie