Tolak Kelola Dapur Makan Gratis, Rektor UII: Kampus Bukan 'Event Organizer' Pemerintah

Mili.id – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, secara tegas menolak instruksi pemerintah yang meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fathul menilai, pelibatan kampus dalam proyek teknis tersebut berisiko mereduksi mandat intelektual dan membungkam nalar kritis akademisi.

Pernyataan ini muncul menyusul langkah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mendorong kampus-kampus di Indonesia mengikuti jejak Universitas Hasanuddin dalam mengoperasikan dapur MBG mulai akhir April lalu.

Baca juga: Ratusan Siswa Ikuti Pawai Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Batam, Tuai Sorotan

"Kampus memiliki mandat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan menjaga nalar kritis. Perguruan tinggi tidak boleh dibebani peran operasional yang menjauhkan misi tersebut, apalagi menjadi tumbal bagi program yang tata kelolanya masih menyisakan banyak persoalan," tegas Fathul, Rabu (6/5/2026).

Ancaman Demokrasi dan Beban Fiskal

Fathul memperingatkan bahwa keterlibatan kampus dalam program MBG dapat mengaburkan fungsi utama lembaga pendidikan dan menurunkan independensi terhadap kebijakan negara. Menurutnya, proyek ini membebani anggaran pendidikan secara masif—mencapai hampir 30 persen dari total alokasi—yang berisiko menekan ruang fiskal bagi sektor strategis lainnya.

"Tanpa jaminan ketepatan sasaran, program ini justru berpotensi menjadi ancaman demokrasi di lingkungan kampus. Kampus bukan operator teknis, jangan rendahkan posisinya hanya menjadi sekelas event organizer," lanjutnya.

Baca juga: Ribuan Warga Jember Turun ke Jalan, Suarakan Dukungan untuk MBG hingga Sekolah Rakyat

Rekam Jejak Kritis

Penolakan ini bukan kali pertama bagi Fathul. Rektor yang dikenal vokal ini sebelumnya pernah turun ke jalan bersama "Koalisi Suara Ibu" di Bundaran UGM pada Desember 2025. Saat itu, ia memprotes dampak buruk program MBG menyusul laporan keracunan massal di berbagai daerah.

Selain isu gizi, Fathul juga tercatat aktif dalam aksi penolakan Revisi UU TNI di Balairung UGM pada Maret 2025, yang ia nilai memperkuat supremasi militer secara berlebihan.

Baca juga: BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Potensi Hemat Anggaran Rp3 Triliun

Mendesak Fokus pada Riset Global

Alih-alih mengelola dapur umum, Fathul mendesak perguruan tinggi untuk fokus pada pekerjaan rumah yang lebih besar, yakni memperkuat ekosistem akademik dan mengejar ketertinggalan riset di level global.

Hingga saat ini, pihak UII menyatakan belum menerima surat instruksi resmi dari kementerian terkait pendirian dapur MBG. Fathul juga menyebut bahwa forum para rektor belum membahas isu ini secara khusus, namun posisinya tetap teguh untuk menjaga jarak aman antara kampus dengan implementasi teknis program pemerintah yang kontroversial tersebut.

Editor : Redaksi