Ribuan Mahasiswa Kepung Grahadi, Soroti Ekonomi hingga HAM dalam Aksi Besar Aliansi BEM Surabay

Mili.id — Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali menggema di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Setelah awal pekan ini aksi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” digelar oleh kelompok masyarakat sipil, pada Rabu (17/6) ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat berbagai isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan hidup, hingga hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Surabaya, Bakar Ban dan Soroti Program MBG

Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, mahasiswa tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat menghadapi tekanan akibat berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Aksi tersebut juga disebut sebagai wujud keberpihakan kepada kepentingan rakyat sekaligus upaya menjaga semangat reformasi agar tidak mengalami kemunduran.

Nasrawi menyebut demonstrasi ini menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat serta menjalankan pemerintahan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Di tengah mobilisasi massa yang besar, ABS juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tetap fokus pada substansi tuntutan. Mahasiswa diminta mengedepankan solidaritas serta mewaspadai berbagai bentuk provokasi maupun upaya penyusupan yang berpotensi mengganggu jalannya aksi.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Demo di Jakarta, BEM UI Pilih Evaluasi Gerakan

Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi BEM Surabaya menyampaikan tujuh tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menekan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat. Mahasiswa juga meminta langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah serta mengevaluasi pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.

Selain itu, mereka mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus menolak menguatnya militerisme dan menuntut pencabutan UU TNI serta UU Polri.

Isu lingkungan turut menjadi sorotan. Mahasiswa menolak eksploitasi lingkungan yang diklaim berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek SWL Surabaya, serta meminta negara melindungi hak-hak masyarakat adat di Papua. Mereka juga menuntut pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas eksploitasi yang berdampak pada sektor pertanian dan komoditas lokal.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa BEM UI Siap Kepung Bundaran HI, Pengendara Diminta Cari Jalur Alternatif

Di bidang kesejahteraan sosial, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, serta meminta sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas praktik korupsi.

Sebagai penutup, ABS menyuarakan kecaman terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM dan tindakan yang dianggap membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat.

Aksi ini menambah rangkaian gelombang protes yang berlangsung di Surabaya dalam sepekan terakhir, memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Editor : Redaksi