Pendidikan
Wali Kota Eri Cahyadi pertemuan dengan kepala SD dan SMP negeri se Surabaya (Foto: Pemkot Surabaya)
Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh kepala SDN dan SMPN se Kota Pahlawan di SDN Ketabang Kali, Senin (5/8/2024) pagi secara hybrid.
Wali Kota Eri mengecek langsung permasalahan pembelian buku pendamping oleh koordinator kelas (Korlas) yang sempat mencuat di SDN Ketabang Kali.
Baca juga: Warga Barata Jaya Tolak Spiritshaus, Satpol PP Ancam Segel Gerai Ilegal
Wali Kota Eri menegaskan bahwa semua SD dan SMP negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan menarik biaya atau pungutan dengan alasan apa pun.
"Ini pertemuan kepala SD dan SMP negeri seluruh Surabaya. Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak dengan dalih apa pun," terang Wali Kota Eri.
Dia menyebut, dalam pembelajaran terdapat buku teks utama (buku wajib) dan buku teks pendamping. Buku teks utama dipinjamkan gratis oleh pemerintah. Adapun buku teks pendamping tidak diwajibkan untuk dimiliki, sifatnya penunjang untuk memperkaya pengetahuan siswa.
Wali Kota Eri menyatakan bahwa perbedaan kepemilikan buku teks pendamping jangan sampai menimbulkan kecemburuan antar siswa.
"Apalagi jangan sampai diumumkan, oh anak ini sudah punya dan bisa beli buku pendamping, sementara anak yang lain belum. Akhirnya terjadi bullying. Hal ini yang saya takutkan akan merusak mental anak," jelasnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mendorong para guru agar lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Sehingga, anak tidak perlu membeli buku penunjang lain di luar yang sudah diberikan oleh pemerintah.
"Buku wajib itu ada. Sebenarnya bisa gurunya beli satu buku teks pendamping, bisa juga download dari platform Merdeka Belajar, ditaruh layar besar supaya semua muridnya bisa melihat. Kalau kita ingin memperkaya ilmu anak-anak, gurunya juga harus berinovasi, kolaborasi dengan komite. Jangan milih praktis jual buku pendamping ke siswa," papar dia.
Mengantisipasi kejadian uang pembelian buku teks pendamping terulang kembali, Wali Kota Eri meminta kepala SDN dan SMPN di Surabaya untuk membuat surat pernyataan tidak akan menarik iuran dari siswa.
"Jangan buat anak-anak kita tersakiti dengan sistem yang ada," tegasnya.
Mengenai keperluan lain dalam pendidikan, seperti wisuda, rekreasi, atau lainnya, Wali Kota Eri meminta semua acara yang menelan biaya tinggi dan membebani siswa untuk ditiadakan.
Misalnya wisuda bisa diganti dengan karya seni sederhana di dalam sekolah. Acara rekreasi ke luar kota pun bisa diganti dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Pahlawan, seperti rumah kelahiran Bung Karno dan museum-museum.
Baca juga: DPRD Desak Pemkot Dengarkan Penolakan Warga Terhadap Spiritshaus Barata Jaya
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik), Yusuf Masruh memastikan permasalah tunggakan uang pembelian buku teks pendamping tiga orang siswa di SDN Ketabang Kali sudah terselesaikan.
Ke depan, Dispendik Kota Surabaya juga akan lebih memetakan pola komunikasi orangtua dan sekolah agar berjalan berdampingan.
"Sekolah punya banyak elemen, ada siswa, guru dan orangtua wali murid. Misalnya, korlas punya harapan untuk putra dan putrinya, hal ini nanti yang akan kita petakan pola komunikasinya agar berjalan lebih baik," kata Yusuf.
Dirinya juga berharap agar masing-masing dari orang tua wali murid bisa mengesampingkan egonya untuk kepentingan pendidikan putra dan putrinya.
"Saya rasa semuanya sasarannya pasti sama untuk masa depan anak, semua punya harapan yang sama. Jadi bagaimana hal tersebut bisa tetap dikemas dengan kondisi sekolah yang baik," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, dugaan tunggakan uang pembelian buku pendamping tiga orang siswa di SDN Ketabang Kali bermula dari adanya pembelian buku mata pelajaran pendamping agama untuk siswa kelas 6.
Baca juga: Dafam Pacific Caesar Surabaya Hadirkan "The Late Shift", Sajikan Pengalaman Kuliner Larut Malam
Buku pendamping mata pelajaran agama tersebut kemudian dibeli melalui korlas orangtua murid.
"Nah, ketika ada pengadaan buku pendamping agama, ada tiga orang siswa yang tidak membeli buku. Karena ketiga siswa tersebut tidak membeli buku, akhirnya Korlas tidak memberikan buku itu," terang Yusuf, Sabtu (3/8/2024) lalu.
Sebenarnya, lanjut Yusuf, ketiga orangtua ketiga siswa tersebut bersedia membeli buku. Akan tetapi, ketiga orangtua siswa itu merasa tersinggung karena anaknya tidak kebagian buku, hingga akhirnya memviralkan masalah ini melalui media sosial.
"Kemungkinan, ada ketersinggungan antara orangtua murid dengan korlas, karena anaknya tidak kebagian buku pendamping tersebut. Jadi bukan ada masalah dengan pihak sekolah," ujarnya.
Yusuf menegaskan, jangan sampai permasalahan antara orangtua murid dengan korlas menjadi penghambat siswa untuk belajar di sekolah.
Maka dari itu, ia meminta kepada kepala sekolah dan korlas untuk memberikan buku pendamping itu.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
