Sebut Ada 3 Calon Sekda Prov Jatim. MAKI Singgung Soal Red Notice

Mili.id -  Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur ingatkan Pemprov Jawa Timur khususnya Gubernur Khofifah cermat menyikapi assesment seleksi Calon Sekda Provinsi Jawa Timur.

Mengacu pada Pengumuman Pansel Sekdaprov Jatim No 800/2312 Pansel-JPTM/2022, Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo menyebut, muncul tiga nama calon Sekda Provinsi Jatim.

Baca juga: Efek Hakim PN Jaksel Ditangkap KPK Tidak Berdampak pada Putusan Sengketa Kutus Kutus

"Kita tahu semua, dari hasil assesment kemudian muncul tiga nama. Kita (MAKI Jatim) tidak dalam kapasitas menyoal nama-nama tersebut. Namun, MAKI mengingatkan bahwa ada Red Notice terkait nama-nama tersebut," ujar Heru dalam konferensi pers, yang digelar di salah satu cafe di Waru, Sidoarjo, Jumat (8/4), malam.

Disebutkan, sejalan dengan perjuangan MAKI, bahwa ada beberapa hal yang berkaitan berprosesnya TPA untuk menentukan nama Calon Sekdaprov Jatim definitif.

"Pertanyaannya, apabila atau kalau saya memakai istilah jika, ada Red Notice yang sudah dikirim ke Ketua Pansel, dan ke Gubernur Jatim, apa itu juga menjadi pertimbangan untuk menentukan Sekda Prov Jatim definitif? Itu harus dipikirkan, karena kita semua tahu, itu untuk menjaga nama Gubernur kita (Khofifah) yang sama-sama kita hormati," urai Heru.

MAKI Jatim menduga dari rangkaian tersebut ada korelasi yang diduga sarat dengan KKN. KPK biasanya mengeluarkan Red Notice bagi yang diduga dan disertai bukti kuat sebagai calon tersangka tindak pidana korupsi.

Baca juga: Giliran Kantor KONI Jatim di Surabaya yang Digeledah KPK

"Pertanyaannya, apakah Red Notice itu akan menjadi salah satu sumber pertimbangan dan penilaian, baik kepada TPA atau Gubernur Jatim untuk menentukan siapa calon Sekdaprov Jatim definitif?," katanya.

MAKI Jatim, lanjut Heru, memberikan peringatan keras bahwa Pemprov Jatim sudah pernah 'terluka' dalam kejadian OTT yang melibatkan beberapa Eselon II. Dan MAKI Jatim berharap tidak akan ada lagi kejadian OTT di Jatim.

"Sekali lagi kami tegaskan, jangan pernah terjadi lagi OTT di lingkungan Pemprov Jatim di era kepemimpinan Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim, yang kita cintai bersama," tegasnya.

Baca juga: Rumah La Nyalla Digeledah, Keluarga: KPK Tidak Temukan Barang Bukti

Heru juga memberikan catatan penting, Sekdaprov Jatim definitif nantinya juga harus berani melakukan perombakan untuk tata kelola terkait jalannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim.

Termasuk untuk jabatan para Dirut BUMD Jatim, yang gajinya lumayan besar, menurut Heru harus berani melakukan perombakan tata kelola, tidak seperti sebelumnya. "Harus berani melakukan perombakan. Diantaranya dengan melibatkan peran serta masyarakat, diantaranya LSM, NGO dan media untuk tata dan media untuk tata kelola BUMD," tegasnya.

Editor : Redaksi