Pemkot Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg Subdisi (Foto: Nana/mili.id)
Mojokerto, mili.id - Pemkot Mojokerto memastikan bahwa stok elpiji 3 kilogram (kg) subsidi di wilayahnya aman.
Rapat koordinasi digelar Pemkot Mojokerto terkait distribusi elpiji bersubsidi 3 kg bersama perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas.
Baca juga: Guyuran Hujan Bikin Nuzulul Quran di Alun-Alun Wiraraja Kota Mojokerto Istimewa
Ini dilakukan untuk memastikan seluruh pengecer tetap mendapatkan suplai gas melon, seiring proses alih status menjadi sub pangkalan.
Sehingga, dalam rapat tersebut dihadirkan 5 agen dan 64 pangkalan resmi se Kota Mojokerto.
"Kami ingin memastikan persediaan dan kuota elpiji bersubsidi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terkendali," jelas Kepala Dinas Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto, Ani Wijaya.
Pemkot Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg Subdisi
Ani menyebut bahwa agenda duduk bersama ini juga dilakukan untuk mendata seluruh pengecer yang ada di Kota Mojokerto.
Sebab itu, setiap pangkalan diminta mendaftarkan masing-masing pengecer yang selama ini menjadi customer mereka.
Selain untuk memperluas jangkauan masyarakat, peningkatan status dari pengecer menjadi sub pangkalan juga diharapkan untuk menekan disparitas harga elpiji bersubsidi.
Karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024, harga eceran tertinggi (HET) gas tabung melon dipatok Rp18 ribu.
Baca juga: 1.000 Voucer Takjil Korpri Kota Mojokerto Ludes Hanya Hitungan Menit
"Karena dari pengecer akan di-upgrate statusnya menjadi sub pangkalan. Dengan catatan tidak boleh ada pengecer baru, tapi harus yang datanya sudah ter-record," ujar Ani.
Dia menambahkan, selama proses alih status masih berjalan ini para pengecer tetap bisa mendapatkan jatah elpiji bersubsidi dari pangkalan.
Hanya saja, ke depan mekanisme penjualan gas tabung melon bakal dilakukan penataan supaya lebih tepat sasaran.
Sesuai usulan Hiswana, Pertamina bakal menyediakan aplikasi untuk menerapkan sistem transaksi melalui quick response (QR) code.
Skema ini dilakukan guna memudahkan masyarakat agar tidak membawa kartu identitas penduduk (KTP) maupun nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di setiap pembelian.
Baca juga: Momen Harmoni Ning Ita Buka Puasa Bareng Anak Yatim di Kelenteng Hok Sian Kiong
"Nah, masing-masing customer nanti tinggal scan saja. Jadi, lebih simpel," jelas Ani.
Di sisi lain, lanjut Ani, Pertamina sanggup untuk menambah kuota elpiji bersubsidi di Kota Mojokerto yang kini dijatah kurang lebih 14 ribu metrik ton.
Pasalnya di beberapa pangkalan mengaku kekurangan pagu untuk memenuhi kebutuhan dari para pelaku usaha mikro.
"Setelah pendataan rampung nanti, kami di pemerintah akan melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang mungkin butuh tambahan pangkalan berdasarkan jumlah rumah tangga dan pelaku UMKM," pungkas dia.
Editor : Narendra Bakrie