UMKM Didorong Naik Kelas, Pemkot Harus Serius Kawal Misi Pemulihan Ekonomi

Mili.id - Pelaku UMKM terus didorong bangkit dan naik kelas. Sehingga ikut membantu menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Begitu kata Anggota DPRD Surabaya Fraksi PKS, Aning Rahmawati, saat reses  bersama pelaku UMKM di Balai RW 13, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Minggu (15/4).

Baca juga: Tarif Trump, Pelaku Usaha di Kota Mojokerto Inginkan Perlindungan Pasar Domestik

"UMKM adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat kecil. Jadi, diharapkan APBD tidak hanya menyorot pembangunan infrastruktur, namun juga melingkupi pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.

Khusus di Medokan Ayu, Aning berharap para pelaku UMKM bangkit. Kemudian dapat level up. Salah satunya pelaku UMKM yang tergabung di dalam Kampung Kue Medokan Ayu.

Untuk menuju itu, Aning meminta agar pelaku UMKM setempat dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Dipastikan jumlah warga yang diberdayakan memiliki konsen dan kemampuan dalam membuat kue.

"Pemetaan data perlu dikuatkan dulu. Dipilah secara betul yang memiliki keahlian dalam membuat kue. Baru dikembangkan hingga ke pemasarannya dan diberi pelatihan yang sesuai," ucapnya.

Baca juga: Cara Presiden Prabowo Memutus Mata Rantai Kemiskinan di Indonesia

Karena itu, Aning mendorong agar Pemkot Surabaya serius dalam mengawal misi pemulihan ekonomi.

Dengan anggaran yang tidak sedikit, Aning meminta dinas terkait tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga membantu pelaku UMKM dalam pemasaran, hingga bantuan permodalan.

"Selama ini, proses pendampingan dan pembinaan dari pemkot kurang. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pemasarannya. Terlebih rata-rata curhatan pelaku UMKM itu butuh bantuan permodalan dan pemasaran," terang dia.

Baca juga: Wagub Jatim Ingatkan Soal Pengentasan Kemiskinan di Situbondo

Berangkat dari resesnya ini, Aning berharap masalah tersebut tersolusikan. Apalagi, ada 40 persen dukungan anggaran dari total 10,4 triliun APBD 2022 untuk pelaku UMKM.

"40 persen dari APBD dianggarkan untuk menguatkan UMKM. Di samping itu, ada aset dan lahan milik pemkot yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ketahanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi." bebernya.

"Nah, kita mendorong aset pemkot ini segera dipetakan, lalu dimanfaatkan dengan maksimal," tuntasnya.

Editor : Redaksi