Ekbis
Mili.id - Melalui Padat Karya Pemkot menginginkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berpenghasilan minimal Rp 4 juta per bulan.
Menurut Buchori Imron, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ide tersebut sangat bagus. Mengingat Surabaya adalah kota besar yang income perkapitanya cukup tinggi. Serta butuh biaya hidup tidak sedikit pula.
Baca juga: Konflik Apartemen Bale Hinggil, Eri Cahyadi: Fasilitas Dasar Jangan Dimatikan
"Itu kan ide, cita-cita, harapan seorang walikota. Jadi wajar saja. wong namanya pemimpin masyarakat Surabaya." kata Buchori kepada Mili.id
Kendati begitu Buchori menanyakan, program padat karya sudah menyasar ke semua lini atau tidak? Sebab menurutnya, penghasilan Rp 4 juta itu harus benar-benar digenjot dengan action di lapangan.
Untuk itu seru Buchori, perlu dukungan yang memadai dari dinas dan perangkat daerah yang ada.
"Kalau warga betul-betul bekerja dengan baik. Misalnya, lahan petaknya dan luasnya berapa? Ditanamin apa kira-kira?Kalau maunya ikan diternak berapa? Perbulannya panen berapa dan dijual laku berapa? Kan itu harus diukur," beber Anggota Komisi C ini.
Maka, Buchori menekankan, warga bukan sekedar dilibatkan saja. Namun, harus dikawal dengan melibatkan pembimbing disertai gelontoran modal memadai.
"Harus ada bimbingan dengan permodalan, kalau dilepas begitu saja tidak jalan." tegas Buchori.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Paparkan Strategi Pengembangan Transportasi Publik
Buchori mengimbau, camat maupun luruh jadi garda terdepan menyukseskan program ini. Karena, bila walikota yang bekerja keras sendiri. Ia menilai, penghasilan Rp 4juta jadi harapan hampa.
"Artinya apa, sia-sia gitu loh. Makanya harapan saya kalau memang sesuai harapan walikota ini kan harapan bagus." ujar Buchori.
Buchori menyebut, dengan dukungan semua perangkat daerah, bimbingan dan permodalan memadai. Ia optimis MBR bisa meraup Rp 4juta melalui program padat karya ini.
"Tapi kalau tidak bisa, sia-sia semua, korban semua nanti." tegas Buchori
Baca juga: Hasil Uji BPOM Pastikan Es Krim Hey Nick's Mengandung Alkohol 3,35 Persen
Karena, lanjut Buchori tidak disertai gelontoran dana beserta pengawalan. Sehingga warga akan bekerja seadanya, dan dampaknya merugikan semua pihak.
"Karena memang enggak sesuai dengan keahlian, kemudian tidak menghasilkan, maka pemkot rugi karena memang programnya enggak jalan." demikian tandas Buchori.
Sebelumnya, Walikota Eri Cahyadi mengintruksikan, setiap dinas mengontrol program - program yang telah berjalan. Salah satunya Rumah Padat Karya (Pakar) yang memastikan MBR mendapatkan penghasilan minimal Rp 4 juta per bulan.
"Nanti Pak Sekda dan Asisten tolong ditunjuk, dinas mana yang memastikan MBR yang di Rumah Pakar itu penghasilannya Rp 4 juta. Nanti kalau kurang dari Rp 4 juta per bulan sampaikan dinas yang memastikan itu menyampaikan ke Pak Sekda. Nanti kita dongkrak lagi dengan kegiatan, iku baru top sing jenenge kepala dinas, lah lek gak onok sing ngontrol yaopo? (Itu baru kepala dinas top, kalau nggak ada yang ngontrol lalu bagaimana?)," tutur Cak Eri.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
