Politik
Mili.id - Pemberlakuan NIK (nomer induk kependudukan) menjadi NPWP (nomer pokok wajib pajak) merupakan langkah yang tepat.
Begitu kata Dosen fakultas ekonomi bisnis IKBIS Surabaya Moh. Badaruddin. Menurutnya, Pemberlakuan tersebut, merupakan langkah menyatukan penyederhanaan data kependudukan dengan fungsi yang lebih kompleks.
"Sebelum pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP, masyarakat yang punya KTP belum tentu punya NPWP," kata Badaruddin.
Badaruddin menyatakan, untuk mendapatkan NPWP masyarakat harus mendaftar dulu ke kantor DJP setempat. Namun, lanjut direktur eksekutif center development of economics and politics (Cedep) itu, saat ini dengan pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP secara otomatis masyarakat yang punya KTP sekaligus NPWP.
"Tentunya Kantor DJP perlu waktu untuk melakukan penyesuaian data wajib pajak dengan data kependudukan yang terintegrasi dengan kementrian dalam negeri," tutur sekretaris DPW Perindo Jatim.
Badaruddin pun berharap, ke depan sistem kependudukan bisa terintegrasi dengan semua kementerian yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara.
"Kita berharap bisa terintegrasi," demikian tandas Badaruddin.
Baca juga: Pahami Mengapa Dunia Digital Tak Bisa Tanpa Perempuan
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pemerintahan
Ayo Arek-arek Suroboyo Berusia 17-18 Tahun, Segera Lakukan Perekaman KTP-el
Kamis, 24 Apr 2025 17:20 WIB
Peristiwa
Balap Manol, Adu Mekanik Tukang Ojek Padi Banyuwangi di Perlintasan Sawah
Selasa, 08 Apr 2025 17:16 WIB
