Mili.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama sejumlah media lokal dan nasional melakukan kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Probolinggo, Jawa Timur, Jumat.
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada media melihat langsung implementasi program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Pemkab Blitar Percepat Legalitas Lahan, Proyek Sekolah Rakyat Tunggu Perubahan Status LP2B
Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) dalam memfasilitasi insan pers.
“Kunjungan jurnalistik ini bagian dari fungsi Kementerian Komdigi untuk memfasilitasi teman-teman media agar bisa melihat secara langsung program-program Pak Presiden, terutama Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meninjau penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. SRT 7 Probolinggo dinilai sebagai salah satu sekolah percontohan yang telah mengadopsi teknologi dalam sistem pembelajaran.
Baca juga: Ribuan Warga Jember Turun ke Jalan, Suarakan Dukungan untuk MBG hingga Sekolah Rakyat
Selain itu, Komdigi turut mengapresiasi kebijakan pembatasan penggunaan gawai (screen time) bagi siswa yang dinilai sudah berjalan dengan baik.
“Mereka diberi akses gadget yang sangat terbatas, dan komitmen guru serta wali asuh dalam mendampingi siswa juga cukup baik,” kata Farida.
SRT 7 Probolinggo merupakan sekolah berasrama untuk jenjang SMP dan SMA yang mulai beroperasi sejak Juli 2025 di kawasan Mayangan. Saat ini, jumlah peserta didik tercatat sebanyak 91 siswa.
Baca juga: Sekolah Rakyat Dharmasraya Ditarget Tuntas Juni 2026
Mengusung konsep pendidikan terintegrasi, sekolah ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga menekankan pembentukan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu prioritas pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seleksi peserta didik dilakukan secara ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Editor : Redaksi
