Jawa Timur

Bojonegoro Ukir Prestasi Nasional: Raih Status Kinerja Pemerintahan Tertinggi di EPPD 2025

Bojonegoro Ukir Prestasi Nasional: Raih Status Kinerja Pemerintahan Tertinggi di EPPD 2025 © mili.id

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sukses meraih penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.

Mili.id – Kabupaten Bojonegoro kembali membuktikan kualitas tata kelola pemerintahannya di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sukses meraih penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Penyerahan dilakukan di sela-sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Pembangunan Pasar Kota Dimulai, Pedagang Lesehan Bojonegoro Dipindah ke Pasar Wisata

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema 'Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita', yang menjadi spirit bagi daerah untuk memperkuat sinergi pusat-daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan.

Pesan Wamendagri: Integritas di Atas Segalanya

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar ajang seremonial, melainkan proses dinamis yang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni di semua lini.

"Otonomi daerah bukan hanya memerlukan bupati, wali kota, atau gubernur yang hebat saja, tetapi juga pimpinan OPD, eselon di bawahnya, hingga camat, lurah, dan kepala desa yang memiliki kompetensi untuk membangun pemerintahan yang efektif," ujar Bima Arya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas. Menurut Bima, kewenangan tanpa integritas hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan otonomi sebagai sarana mencapai kemandirian fiskal dan transformasi budaya kerja, bukan sekadar pelaporan administratif.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro dan Tim Gabungan Gencarkan Operasi Cukai Ilegal di Baureno

Dedikasi untuk Kerja Kolektif

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyambut syukur capaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah hasil kerja perorangan, melainkan buah dari sinergi kolektif seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.

"Seluruh jajaran kepala OPD, camat, hingga pemerintah desa telah bahu-membahu menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan mendukung program nasional. Penghargaan ini milik seluruh jajaran Pemkab," ungkap Setyo.

Baca juga: Wakil Bupati Bojonegoro : ASN Harus Bisa Membaca Data

Meski sukses menorehkan prestasi, Bupati Setyo tidak ingin jajarannya cepat berpuas diri atau jumawa. Ia mengingatkan bahwa data kinerja bersifat dinamis dan kompetisi di masa depan akan semakin ketat.

"Kami tidak ingin berhenti di angka statistik saja. Harapannya, konsistensi dan budaya kerja yang baik ini menjadi mentalitas dalam melayani masyarakat. Kita harus terus memastikan masyarakat Bojonegoro lebih sejahtera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Bojonegoro masuk ke dalam jajaran elit sebagai salah satu dari 15 kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dengan status kinerja tinggi. Prestasi ini menempatkan Bojonegoro bersanding dengan daerah-daerah berkinerja unggul lainnya seperti Kabupaten Banyuwangi, Sumedang, dan Sidoarjo.

Editor : Redaksi



Berita Terkait