Gen Z Kuasai Medsos, Demokrasi Indonesia Masuk Babak Baru di Era Digital

Mili.id - Gelombang suara anak muda kini tak lagi hanya terdengar di jalanan atau ruang diskusi kampus. Dalam hitungan jam, tagar politik mampu menguasai media sosial seperti X dan TikTok, memicu perdebatan publik hingga menjadi sorotan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah memasuki wajah baru: demokrasi digital.

Di era serba cepat, media sosial berubah menjadi panggung utama partisipasi politik generasi muda. Melalui video singkat, komentar, hingga utas digital, Gen Z kini berani mengkritik kebijakan, menyuarakan keresahan, bahkan membangun gerakan sosial tanpa harus berada di bawah organisasi tertentu.

Baca juga: Purbaya Lantik 5 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Indonesia sendiri tercatat memiliki lebih dari 221 juta pengguna internet aktif pada 2025. Besarnya jumlah pengguna membuat media sosial bukan lagi sekadar tempat hiburan, melainkan ruang baru pertarungan gagasan dan opini publik. Anak muda menghabiskan berjam-jam setiap hari di platform digital, dan sebagian besar waktu itu digunakan untuk mengonsumsi hingga menyebarkan konten politik.

Fenomena seperti #ReformasiDikorupsi hingga #MahasiswaBergerak menjadi bukti nyata bahwa kekuatan digital mampu menggerakkan masyarakat dalam skala besar. Demokrasi kini tidak hanya hidup di bilik suara saat pemilu, tetapi juga di layar ponsel yang berada di genggaman jutaan orang setiap hari.

Namun di balik besarnya peluang tersebut, ancaman serius juga muncul. Algoritma media sosial dinilai lebih mementingkan interaksi dan waktu tonton dibanding kebenaran informasi. Akibatnya, pengguna sering terjebak dalam “filter bubble”, yakni kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri.

Situasi ini membuat hoaks politik dan narasi provokatif semakin mudah menyebar. Data Mafindo 2024 menunjukkan konten hoaks politik masih mendominasi laporan masyarakat, dan banyak disebarkan oleh kelompok usia muda yang minim verifikasi informasi.

Baca juga: Ribuan Lilin Perdamaian dan Doa Bersama Seruan Moral Unesa untuk Kesembuhan Bangsa

Para akademisi dan mahasiswa bidang teknologi menilai persoalan ini bukan sekadar masalah etika, melainkan juga dampak dari desain sistem digital yang berorientasi bisnis. Ketika platform mengejar keuntungan dan trafik, kualitas demokrasi bisa menjadi korban.

Meski begitu, harapan tetap terbuka. Literasi digital disebut menjadi senjata utama menghadapi derasnya arus informasi di era modern. Anak muda didorong tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga kritis dalam menyaring informasi sebelum membagikannya.

Mahasiswa informatika dan pelaku teknologi juga dinilai memiliki peran penting, mulai dari menciptakan aplikasi cek fakta, sistem deteksi hoaks berbasis kecerdasan buatan, hingga edukasi publik mengenai cara kerja algoritma media sosial.

Baca juga: Pernyataan Sikap Unair: Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh dan Serukan Aksi Damai

Pemerintah dan perguruan tinggi pun didorong untuk memperkuat pendidikan etika digital agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab.

Di tengah hiruk-pikuk media sosial, satu hal menjadi pengingat penting: demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling viral atau paling keras bersuara, melainkan siapa yang tetap mampu berpikir kritis dan mau mendengar pandangan berbeda.

Editor : Redaksi