Antisipasi Maraknya Pencatutan KTP, POSNU Jatim Lakukan Pengawasan Tahapan Pemilu

Mili.id - Pengurus Wilayah Poros Sahabat Nusantara (PW POSNU) Jawa Timur, memberikan perhatian terhadap tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Timur. Dengan menginstruksikan  Pengurus Cabang (PC) POSNU di Jatim memantau semua tahapan pencalonan, hingga ditetapkan calon DPD RI.

Melalui keterangan tertulisnya, Devisi Bidang Demokrasi dan Kepemiluan PW POSNU Imam Masbuqin, menjelaskan, setelah pendaftaran bakal calon DPD RI di KPU Jatim, ada beberapa tahapan yang harus dipantau, mulai dari jumlah dukungan minimal, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.

Ia menjelaskan, permasalahan dukungan bakal calon DPD tidak jauh berbeda dengan permasalahan sebelum-sebelumnnya. Ketika proses pemilu berlangsung. "Seperti pencatutan KTP, oleh individu yang tidak bertanggung jawab, hingga dukukangan KTP ganda. "Kata Imam.

Jika kemarin pencatutan NIK dilakukan oleh calon partai politik peserta pemilu 2024. Maka, sambung Imam, yang menjadi perbedaan pada tahapan kali ini adalah pencatutan NIK yang dilakukan oleh calon anggota DPD.

Ia menjabarkan, POSNU telah memiliki 22 pengurus cabang di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Sehingga POSNU Jatim,  menginstruksikan, agar mereka bergerak untuk memantau proses tahapan pencalonan anggota DPD ini.

Dikatakan aktivis pemantau pemilu sejak tahun 2020 itu. Sebagai lembaga pemantau independen, PW POSNU, secara terus menerus melakukan pemantauan dalam tahapan pemilu. Hingga, pada saat hari terakhir pendaftaran calon DPD di KPU Jatim.

"Kami memantau penyerahan dukungan minimal dari bakal calon DPD kemarin," terang Imam.

Langkah selanjutnya, menurut Imam, pihaknya akan mengajukan permohonan data kepada KPU Jatim. Perihal data dukungan pencalonan anggota DPD, untuk terlibat dalam verifikasi faktual, yang akan dilaksanakan pada 6 Februari 2023.

Jika dalam hal ini, ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD, terkait dokumen persyaratan dukungan minimal. "Bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan." tutup imam.

Baca juga: 120 Polisi-TNI Jember Amankan Proses Hitung Suara Tingkat Kabupaten

Editor : Redaksi