Kembangkan Kawasan Bromo, Kemenkomarves Minta Status Tanah Clear

Mili.id - Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beberapa tim dari 3 Kementrian lainnya, Jumat (12/11).

Kunjungan mereka guna membahas program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru dan penyempurnaan pendirian Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOP-BTS).

Baca juga: Banser Geruduk Pemkab Pasuruan, Buntut Pencoretan Wajah Gus Irsyad Pada Gelas Kopi

Suparman yang menjabat Asdep Akses Permodalan Parekraf Kemenko Marves menyatakan, kunjungannya untuk melihat kesiapan Pemda dalam mengusulkan sejumlah lahan yang dijadikan kawasan otoritatif dan koordinatif. Tentunya tanah tersebut sudah dinyatakan clear and clean. 

"Dalam artian tidak berstatus tanah adat, tanah masyarakat maupun tanah yang dilindungi Undang-Undang. Jangan sampai ketika sudah diusulkan nama-nama lahan di satu desa, eh ternyata lahan tersebut bermasalah. Itu pasti menyulitkan," terangnya.

Setelah pembebasan lahan selesai, lanjut Suparman tahapan selanjutnya mengusulkan proposal tersebut melalui Gubernur Jawa Timur, untuk selanjutnya akan langsung menindak lanjuti kepada Dewan Pengarah disertai lampiran usulan wilayah koordinatif dan otoritatif.

Baca juga: Gus Irsyad Murka Gambar Wajahnya Pada Gelas Kopi Dicoret: Tidak Beretika!

"Tugas kami bersama Bupati menyelesaikan semuanya sebelum mengusulkan ke dewan pengarah. Sebelum ke dewan, usulan bisa masuk ke Gubernur, dan menyurati Dewan Pengarah disertai lampiran usulan lokasi koordinatif dan otoritatif," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Irsyad Yusuf mengaku mendukung langkah Pemerintah dengan membentuk BOP-BTS. Ia pun langsung mengintruksikan Asisten hingga Kepala OPD terkait agar membantu Pemerintah Pusat dalam hal pembebasan lahan.

"Saya minta Pak Asisten dan semua Kepala OPD terkait untuk bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kawasan TNBTS," ucapnya. 

Baca juga: Gus Irsyad Apresiasi Upaya FKUB Dalam Menjaga Kerukunan Multi Religi

Dikatakan Suparman, pabila pembebasan lahan selesai, faktor amenitas seperti ketersediaan hotel, tempat ibadah hingga sarana kenyamanan pengunjung serta faktor atraksifitas seperti adanya pertunjukan seni budaya dan keindahan alam, juga harus ada di dalam desa tersebut.

"Semua itu akan menjadi masukan bagi dewan pengarah untuk bekalnya di Direktorat Badan Orotita tersebut. Kalau sudah clear, maka tindak lanjut berikutnya adalah pelaksanaan integrated tourisem master plant BTS yang meliputi 4 kabupaten," urainya.

Editor : Redaksi