"Tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi," tegas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2025).
Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 itu berisi dua poin itu berisi instruksi yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan.
Tim Hasto Kristianto sudah menyiapkan bukti otentik untuk menghadapi praperadilan.
"Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto," tulis Guntur Romli.
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy buka suara soal penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.
Sebelumnya pada 8 Januari 2020, KPK telah menetapkan Saiful Bahri, Wahyu Setiawan dan Agustiani sebagai tersangka bersama Harun Masiku.
