Gibran Tampung Aspirasi Petani Lampung, Harga Singkong dan Tata Niaga Jadi Sorotan

Mili.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima berbagai aspirasi dari petani singkong saat berdialog di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, petani meminta pemerintah menetapkan harga acuan singkong sebesar Rp2.500 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen.

Keluhan tersebut disampaikan karena petani masih menghadapi fluktuasi harga, besarnya potongan rafaksi, serta belum adanya standar alat ukur kadar pati di pabrik yang dinilai memengaruhi harga jual hasil panen.

Baca juga: Gibran Apresiasi Khofifah, Ekonomi Jatim Lampaui Nasional

Gibran mengatakan kunjungannya ke Lampung dilakukan untuk melihat langsung berbagai persoalan yang dihadapi petani singkong. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui kementerian terkait.

"Terkait harga yang masih fluktuatif, nanti akan kami laporkan kepada pimpinan agar dapat dicarikan solusi sehingga harga lebih stabil," ujar Gibran.

Baca juga: Gibran Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan di Tengah Gejolak Global

Selain persoalan harga, petani juga mengeluhkan alat ukur kadar pati yang belum memiliki standar. Menanggapi hal itu, Gibran menyebut Kementerian Perdagangan akan menindaklanjuti persoalan tersebut agar proses penentuan kualitas dan harga hasil panen lebih adil.

Di sektor produksi, para petani turut menyampaikan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian. Pemerintah, kata Gibran, akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan bantuan pompanisasi dari Sungai Batanghari serta pengadaan traktor roda empat guna meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung Timur.

Baca juga: Kepala Negara Asing Hadir di Pelantikan Presiden Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Lampung sendiri merupakan salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia. Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani karena persoalan harga dan tata niaga yang masih menjadi tantangan.

Polemik harga singkong di Lampung telah berlangsung sejak 2025 dan beberapa kali memicu aksi unjuk rasa petani. Melalui kunjungan ini, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan solusi yang mampu memberikan kepastian harga sekaligus memperbaiki tata niaga komoditas singkong demi meningkatkan kesejahteraan petani.

Editor : Redaksi