Mili.id – Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi nasional di sektor kehutanan. Hingga Semester I 2026, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur mencapai Rp644,03 miliar, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan kontribusi 45,63 persen terhadap capaian nasional.
Data Kementerian Kehutanan per 30 Juni 2026 menunjukkan capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp612,63 miliar.
Baca juga: Khofifah Ajak Masyarakat Masif Tanam Mangrove Demi Generasi Mendatang
Peningkatan ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Alhamdulillah, Jatim kembali menjadi kontributor tertinggi nasional untuk Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan. Ini membuktikan bahwa pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan melalui penguatan ekonomi berbasis perhutanan sosial," ujar Khofifah, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Khofifah, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, penyuluh kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, dan ribuan anggota Kelompok Tani Hutan yang mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi kawasan hutan.
Beragam sektor usaha mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, tanaman multipurpose, jasa lingkungan, hingga ekowisata kini menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa sekitar kawasan hutan.
Baca juga: Khofifah Lepas 45 Kontingen LKS Jatim, Optimistis Pertahankan Juara Umum
"Kelompok Tani Hutan hari ini bukan hanya menjadi penjaga kelestarian hutan, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa. Inilah bukti bahwa keberlanjutan lingkungan mampu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Khofifah menambahkan, peningkatan transaksi ekonomi tersebut ditopang oleh penguatan kelembagaan KTH, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan intensif penyuluh kehutanan, serta semakin luasnya akses pasar produk hasil hutan masyarakat.
Pemprov Jawa Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat ekosistem ekonomi kehutanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk hasil hutan, inovasi pengolahan, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan kemitraan.
"Kita ingin nilai tambah produk hasil hutan terus meningkat sehingga manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat. Menjaga hutan bukan lagi dianggap sebagai beban, tetapi menjadi sumber kesejahteraan bersama," katanya.
Baca juga: Khofifah Jadikan Indo Market Hong Kong Gerbang UMKM Jatim Tembus Pasar Global
Secara wilayah, Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang NTE terbesar dengan nilai Rp211,68 miliar, disusul Probolinggo Rp77,37 miliar, Tulungagung Rp48,73 miliar, Blitar Rp33,97 miliar, dan Tuban Rp32,61 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pembinaan kelembagaan Kelompok Tani Hutan, meningkatkan kualitas pendampingan penyuluh kehutanan, serta memperluas akses pasar produk hasil hutan.
Dengan capaian tersebut, Jawa Timur optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan tertinggi di Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
