Soal Kampus Serukan Moral Demokrasi Ditegakkan dan Politik Dinasti, Ini Penjelasan Stafsus Presiden RI

Jember - Sejumlah universitas di Indonesia melakukan aksi serentak, menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral untuk menjaga dan menegakkan demokrasi serta konstitusi dalam Pemilu 2024.

Adanya aksi tersebut mendapat tanggapan dari Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI Bidang Inovasi dan Pendidikan Gracia Josaphat Jobel Mambrasar.

Baca juga: Aston Jember Sajikan Sensasi Street Food Jepang Autentik

Pria yang juga akrab disapa Billy Mambrasar ini mengatakan, dirinya memiliki pandangan tersendiri soal aksi tersebut.

Terlebih saat kemudian dalam aksi itu, juga dihembuskan soal isu politik dinasti yang juga jadi bagian yang diserukan oleh sejumlah Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia kemarin, Senin (5/2/2024).

"Aksi kemarin itu, tidak semua kampus melakukan seruan tersebut. Terlebih juga dari kampus yang menggelar aksi itu, tidak kemudian mewakili satu institusi dari universitas atau perguruan tinggi," kata Billy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai menjadi pemateri seminar di salah satu kampus di Jember, Selasa (6/2/2024).

Namun demikian, kata Billy, dengan tersampaikannya aspirasi itu. Presiden RI Joko Widodo menerima secara konstitusional, sebagai bagian dari proses demokrasi.

"Tapi terkait tuduhan yang disampaikan, misalnya menteri dan presiden tidak boleh berkampanye. Kenyataannya UU Pemilu mengatakan boleh, asal tidak menggunakan fasilitas negara," ucapnya.

Lanjut Billy, kemudian terkait aksi yang dilakukan universitas juga tidak dilakukan oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia.

"Perlu kita ingat, sejauh ini jumlah kampus yang mengeluarkan pernyataan itu. Ada sekitar 9 kampus, dan se Indonesia ada kurang lebih 4004 kampus dan perguruan tinggi yang ada. Jadi kalau kita lihat 9 dibanding (kurang lebih) 4004 kampus, itu representasinya nol koma nol sekian persen, kecil sekali," paparnya.

Baca juga: FK UWKS Perkuat Pengendalian Tuberkulosis Melalui Edukasi Nutrisi Berbasis Komunitas di Sumenep

Masih menurut Billy bila di lihat komposisi yang menyampaikan tentang negara krisis demokrasi, itu tidak seluruh struktur jabatan rektoral, atau struktur akademik dalam kampus. Artinya tidak merepresentasikan institusi secara keseluruhan.

Billy juga mencontohkan, semisal dirinya menyatakan sebagai bagian dari kampus tertentu. Apa yang disampaikan adalah berbicara atas nama diri sendiri.

"Saya tidak bisa mengatakan itu sebagai perwakilan seluruh institusi. Karena tidak semuanya berdiri dan menyatakan aspirasi yang sama. Jadi respons dari presiden, apa yang disampaikan kemarin adalah hak dari seluruh warga negara, yang diterima baik oleh pemerintah. Di mana pandangan-pandangan yang berbeda kemudian nantinya ditanggapi, dengan diskusi lanjutan," ulasnya.

Lebih lanjut kata pria yang juga akrab disapa Billy Papua ini menanggapi soal isu politik dinasti yang juga digaungkan dan ramai dibahas.

Baca juga: UBK Akui Ada Mahasiswa Terima Uang Rp20 Juta Terkait Aksi Demonstrasi, Ketua BEM Dinonaktifkan

Menurutnya, harus dikupas dalam pembahasan secara satu persatu. Dia memberi contoh, seperti salah satu pemimpin terbaik di Amerika.

Karena dia yang mengeluarkan undang-undang anti rasisme, juga presiden pertama yang memberikan hak kepada perempuan untuk ikut Pemilu, dia juga yang menciptakan peace corps Amerika sehingga bisa membantu negara-negara yang sedang susah.

Kemudian contoh kedua, lanjut Billy, Negara Singapura Perdana Menteri yang sekarang dan membawa negaranya maju. Itu, katanya, anak dari Lee Kuan Yew, Perdana menteri sebelumnya.

"Dia (Lee Kuan Yew) saat masih menjadi perdana menteri, sudah menyiapkan anaknya menjadi perdana menteri. Artinya kalau kita bicara Politik Dinasti itu buruk, kenapa John F Kennedy anak dari anggota dewan, bisa membawa negaranya maju," ungkapnya.

Editor : Aris S