Ekbis
Mili.id - Angka kemiskinan, pengangguran masih tinggi di Kota Surabaya, ditambah lagi dengan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berkisar 900 sampai 1 Juta.
Begitu ungkap Aning Rahmawati beberapa waktu lalu, menyikapi kebijakan naikya harga BBM kepada wartawan.
"Itu dari 35 persen dari pendudukan Surabaya," kata Aning.
Dengan naiknya harga BBM, tambah wakil ketua komisi B itu, sercara otomastis sangat berpengaruh terhadap harga-harga (kebutuhan pokok) dan transportasi.
"Pengaruhnya sangat signifikan," tegas Aning.
Sehingga urai Aning, bisa jadi angka kemiskinan, pengangguran akan semakin meningkat. Kendati ada penyaluran BLT oleh pemkot. Namu, Ia menilai tidak akan mengentaskan kemiskinan.
"BLT hanya sesaat, tidak berulangkali." keluh Aning.
Maka, ia mengimbau pemkot harus lebih serius lagi mengentaskan MBR, lalu merevisi perwali tentang MBR. Sebab, berdasarkan data yang diterima banyak yang dicoret.
"Ini masuk (laporan) seorang pekerja sampah. Berkali kali masukkan MBR tidak bisa, bertahun tahun tidak bisa. Padahal penghasilannya 1 jutaan, dan tidak mendapatkan intervensi apapun dari Pemkot. Karena belum masuk ke MBR." bebernya.
Aning menuturkan, di tempat atau Dapil dia, ada warga yang berpenghasilan Rp 800 ribu malah dicoret dari data MBR, sehingga anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi, sambung dia, dengan kenaikan BBM, pemkot jangan tutup mata untuk mengentaskan angka kemiskinan, pengangguran, MBR dan pola pengentasannya.
"Karena rumah padat karya pada saat ini, yang digambar gemborkan pemkot masih baru. Masyarakat masih belum begitu merasakan program pengentasan MBR." demikian urai Aning.
Baca juga: Pasca Diserahkan ke Pemkot, Komisi B DPRD Surabaya Evaluasi Kesiapan Fasilitas RPH
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Peristiwa
Pasca Diserahkan ke Pemkot, Komisi B DPRD Surabaya Evaluasi Kesiapan Fasilitas RPH
Senin, 21 Apr 2025 14:11 WIB
Peristiwa
Atap Kelas Ambruk, Murid MI Miftahul Ulum 2 Banyuwangi Belajar di Masjid
Sabtu, 12 Apr 2025 15:33 WIB
