Sekutu Teluk dan Asia Desak AS Buka Jalur Swap Dolar, Picu Perdebatan Politik di Washington

Mili.id - Pemerintah Amerika Serikat menghadapi permintaan dari sejumlah sekutu di kawasan Teluk dan Asia terkait penyediaan jalur pertukaran mata uang (currency swap line) guna meredam dampak gejolak ekonomi akibat konflik regional. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam sidang Komite Alokasi Senat, Rabu waktu setempat.

Menurut Bessent, fasilitas swap mata uang tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar keuangan, khususnya dalam menghadapi tekanan akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ia menyebut, sejumlah negara, termasuk Uni Emirat Arab dan sekutu Asia, telah mengajukan permintaan tersebut.

Baca juga: Iran Pertahankan Penutupan Selat Hormuz, Kaitkan dengan Situasi Lebanon dan Ekspor Minyak

“Jalur pertukaran ini penting untuk menjaga ketertiban di pasar pendanaan dolar dan mencegah penjualan aset AS secara tidak teratur,” ujar Bessent di hadapan senator.

Presiden Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan usulan tersebut. Jika disetujui, kebijakan ini memungkinkan bank sentral menukar mata uang guna menyediakan likuiditas dolar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, rencana ini menuai kritik dari kalangan Partai Demokrat. Senator Chris Van Hollen menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat AS, terutama di tengah kenaikan harga energi dan tekanan ekonomi domestik.

Baca juga: Ketegangan AS-Iran Memanas, Saling Serang Picu Kekhawatiran Konflik Meluas

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan, mengingat hubungan bisnis keluarga Trump dengan pihak Uni Emirat Arab dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, analis ekonomi dari Center for a New American Security, Rachel Ziemba, menilai permintaan tersebut bisa bersifat strategis. Selain untuk stabilisasi ekonomi, langkah itu juga mencerminkan upaya negara-negara Teluk memperkuat posisi mereka di pusat keuangan global, termasuk dalam sektor teknologi dan aset digital.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS pernah memberikan fasilitas serupa kepada Argentina senilai 20 miliar dolar AS guna menstabilkan mata uang peso menjelang pemilu. Kebijakan itu dinilai efektif sebagai jaring pengaman likuiditas.

Baca juga: AS dan Iran Dikabarkan Capai Kesepakatan Awal soal Selat Hormuz dan Uranium

Meski demikian, mekanisme swap mata uang umumnya memerlukan persetujuan Federal Reserve. Sejumlah laporan menyebut proposal terbaru ini berpotensi menghadapi tantangan di tingkat regulator.

Perdebatan yang mengemuka di Senat menunjukkan bahwa kebijakan finansial global AS tidak hanya berdampak pada stabilitas internasional, tetapi juga memicu dinamika politik domestik yang cukup tajam.

Editor : Redaksi