Mili.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah masih dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan dugaan penyalahgunaan dana BOS senilai sekitar Rp4 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Pajak Kendaraan Dihapus di Jabar, Publik Langsung Heboh
Dedi menyebut persoalan utama dalam pembiayaan sekolah bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi. Ia mengaku telah melakukan pengecekan terhadap sejumlah sekolah dan menyimpulkan bahwa dana BOS serta bantuan operasional dari pemerintah provinsi dinilai masih mencukupi kebutuhan dasar operasional sekolah.
Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk kembali membebankan biaya pendidikan kepada orang tua siswa melalui penerapan SPP di SMA dan SMK negeri.
Baca juga: Spanduk Penutupan Jalan Dicabut, Dedi Mulyadi Tegaskan Diponegoro Tetap Dibuka”
Selain menolak wacana tersebut, Dedi juga mengungkap adanya dugaan penggunaan dana BOS untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Temuan itu, kata dia, menjadi peringatan agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengingatkan para kepala sekolah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana BOS maupun bantuan operasional lainnya. Menurutnya, penambahan sumber pendanaan tanpa diiringi tata kelola yang baik justru berpotensi menimbulkan penyimpangan baru dan persoalan hukum.
Baca juga: Dedi Mulyadi Dorong Anak Hidup Produktif Sejak Dini: Pilih Aktivitas Nyata Ketimbang Gadget
Pernyataan Dedi sekaligus menjadi respons terhadap usulan sejumlah Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Jawa Barat yang sebelumnya mengusulkan reaktivasi SPP bagi SMA dan SMK negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan lebih memprioritaskan pembenahan sistem pengelolaan anggaran dibandingkan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
Editor : Redaksi
