Mili.id – Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Ponorogo menyuarakan nasib sekitar 1.000 guru honorer yang hingga kini belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), meski telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik di sekolah.
Ketua Forum GTT Ponorogo, Mafud Danuri, mengatakan para guru honorer merasa keberadaannya belum diakui secara administratif karena tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional.
Baca juga: Tahun 2027 Honorer Lega, Jadi Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
“Kami minta pemerintah daerah membuka akses Dapodik,” ujar Mafud, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, para guru honorer tersebut tetap aktif mengajar, namun tidak dapat mengikuti berbagai program pemerintah seperti seleksi PPPK maupun sertifikasi guru karena tidak terdata di Dapodik.
Mafud menjelaskan akses Dapodik disebut telah ditutup sejak 2020. Akibatnya, banyak guru yang mulai mengajar sejak 2018 tidak memiliki kesempatan memperoleh pengakuan administrasi dari pemerintah.
“Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah,” katanya.
Baca juga: Skema Baru, Nasib Guru Honorer Lebih Pasti
Ia berharap pemerintah daerah membuka kembali akses Dapodik sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian guru honorer yang selama ini tetap bertahan mengajar meski dengan gaji minim.
Senada dengan itu, Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setyaningrum, menilai alasan penutupan akses Dapodik perlu dikaji ulang. Menurutnya, sejumlah daerah lain masih sempat memasukkan guru honorer ke dalam Dapodik hingga 2024.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengakui masih banyak guru honorer yang belum masuk Dapodik. Namun, kebijakan penguncian Dapodik disebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah mencapai 37 persen.
Baca juga: Dedi Mulyadi Soroti Gaji Guru Honorer Belum Dibayar
“Dapodik itu jadi salah satu filter. Kalau dibuka akan ada peluang penambahan tenaga, nanti bermasalah pada belanja pegawai kita,” jelas Nurhadi.
Ia menambahkan kebutuhan guru di sekolah terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Namun demikian, pembukaan kembali akses Dapodik masih menunggu kondisi keuangan daerah membaik.
Editor : Redaksi
